Bernasindonesia.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meresmikan Sekolah Hukum Pemilu dan Tim Hukum dan Advokasi se-Indonesia untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.
Terhitung sekitar 800 advokat yang berada dalam Tim Hukum dan Advokasi tingkat pusat sampai daerah disiapkan untuk mengamankan suara PKS di Pileg dan Pilpres 2024.
Mereka akan diberikan pendidikan dan pemahaman tentang hukum umum maupun yang berkaitan dengan Pemilu di Sekolah Hukum Pemilu (SHP) selama dua bulan ke depan.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang diwakilkan oleh Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Al Muzammil Yusuf membuka dan memberikan arahan kepada Tim Hukum dan Advokasi yang akan bertugas.
Syaikhu menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Hukum dan Advokasi Zainudin Paru dan jajarannya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.
Menurut Syaikhu, Pesta Demokrasi 2024 ini sangat istimewa. Dalam tahun itu terdapat tiga pemilihan sekaligus, mulai dari Pileg dan Pilpres yang digelar bersamaan di satu hari dan Pilkada di akhir tahunnya. Oleh karena itu harus disiapkan dengan baik.
Setelah diresmikan, SHP langsung menggelar Studium Generale yang diisi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Prof. Jimly Asshiddiqie yang menyampaikan materi tentang Partai Politik, Demokrasi, dan Pemilihan Umum Serentak 2024.
