Bernasindonesia.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet angkat bicara terkait langkah Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melakukan impor beras dari India sebanyak 1 juta ton. Zulhas berdalih kebijakan ini untuk mengantisipasi dampak dari El Nino.
Slamet menilai kebijakan impor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak sebatas upaya mengatasi dampak El Nino seperti yang disampaikan Zulhas.
Kegiatan yang sarat merugikan petani ini, imbuhnya, sudah tersistematis sehingga seolah-olah masuk akal dan dapat diterima.
“Bagaimana pemerintah mendesain dari awal supaya impor ini seolah-olah masuk akal,” kata Slamet di Jakarta pada Jumat (16/6/2023).
Slamet yang merupakan legislator asal daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi mengatakan pemerintah selalu beralasan kebijakan impor dilakukan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) akibat tidak adanya persediaan atau suplai dari petani beras dalam negeri.
Padahal saat panen raya, pemerintah melalui Perum Bulog tidak menyerap gabah petani lokal secara maksimal sehingga merugikan mereka.
“Sementara ketika tidak panen raya, pemerintah teriak ingin memenuhi CBP dan stok di petani kita kosong. Ujungnya pemerintah melakukan impor,” kata Slamet.