Bernasindonesia.com - Tidak lama lagi Pilpres 2024 segera digelar. Sudah ada tiga pasangan bakal capres-cawapres yang sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka adalah pasangan Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin. Dari tiga pasangan capres-cawapres, manakah yang bakal diberikan amanah oleh rakyat untuk memimpin Indonesia?
Eks Ketua Pengurus Besar Himpinan Mahasiswa Islam (PB HMI), Pahmuddin Holik, menilai bahwa Indonesia tengah membutuhkan sosok pemimpin yang tegas dan berani untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dia mencontohkan ketegasan presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Kata Pahamiddin, Duterte adalah sosok pemimpin ksatria dalam hal pemberantasan narkoba, menghukum mati ratusan bandar dan pengedarnya serta membersihkan aparat yang terlibat bisnis narkoba. Sikap ksatria Duterte ini, menurut Pahmuddin, perlu menjadi contoh bagi Indonesia.
“Itulah sikap kesatria sang Presiden yang begitu sayang pada generasinya, menyelamatkan anak bangsa dari kematian dan kedungan karena candu,” kata Pahmuddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/10/2023).
Menurut Pahmuddin, Duterte layak menjadi role model yang di topang dengan nyali besar membumi hanguskan peredaran barang haram tersebut dan hal ini wajib di lakukan dari hulu sampai hilir. Keterangan almarhum gembong narkoba seperti Fredy Budiman sangat terang dalam setiap persidangannya menjelang hukuman jatuh kepadanya, menantang penegak hukum jika punya keinginan benar- benar memberantas peredaran barang haram tersebut.
“Bahkan dirinya siap membantu aparat menunjukkan sumber yang di anggap cukup besar memasok ke Indonesia,” paparnya.
Persoalan kedua, menurut Pahmuddin, adalah perilaku korupsi. Dia berujar bahwa Indonesia benar-benar membutuhkan presiden yang punya keimanan kuat menumpas mental para birokrasi dan politisi yang masih doyan pada perilaku tercela itu. Diinginkan ada regulasi khusus mengenai hal tersebut.
“Efek jerah yang paling mendekati adalah peniskinan bagi yang terbukti di pengadilan, semua hartanya wajib di sita oleh negara, ini akan menjadi efek jerah, para istri dan anak para birikrat dan politisi akan menasehati dan melarang sanak keluarganya untuk korupsi, begitupun sebaliknya, sangsi sisialnya lebih punya efek,” tandas dia.
Disampaikan Pahmuddin, bahwa agenda kemakmuran itulah menjadi efek jika bangsa itu sehat dan sistem kebijakannya jauh dari perilaku manusia yang culas. Perangkat Negara seharusnya berfikir rugi melaksanakan pesta demokrasi jika yang terjadi hanya pergantian presiden saja bukan mengarah pada perbaikan sistem.
“Saat rakyat keluar sejenak memikirkan siapa diantara ketiga pasangan presiden yang berani keluar dari tatanan yang sedang tidak baik-baik saja. Sebagai rakyat menyiapkan poin di atas untuk dibubuhi jempol dan prasasti sebagai bukti keseriusan. Itu baru dua poin belum lagi dengan persoalan yang lain yang tentu menjadi keresahan bersama,” pungkasnya.
