Bernasindonesia.com - Koordinator aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, menyoroti soal beredarnya foto bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya-Harnojoyo (Mahar) serta Syarial Oesman dengan narapidana eks gubernur Sumsel Alex Noerdin di Rumah Tahanan Pakjo Palembang.
Padahal, menurut HB, ada beberapa barang yang dilarang dibawa ke dalam rutan salah satunya handphone dan termasuk mengambil foto.
“Pak Alex tidak salah beliau dikunjungi terus diminta foto bersama ya ngikut aja , tapi harusnya pengunjung ini memiliki etika, apa Karna mereka orang penting sehingga seenak nya saja melakukan pelanggaran, ini menjadi contoh buruk bagi masyarakat Sumsel,” ucap Harda .
“Aturannya sangat ketat kalau masuk ke rutan, semestinya diperiksa atau diseleksi oleh petugas untuk tidak membawa barang-barang tertentu yang memang dilarang,” kata HB, dalam keterangannya, Rabu (24/4/2024).
HB menuding petugas rutan Pakjo Palembang memberikan perlakuan istimewa kepada 3 politisi Sumsel Yaitu Mawardi Yahya, Syarial Oesman, Serta Harnojoyo yang sarat dengan kepentingan politik tersebut.
“Kejadian ini menunjukkan ada perlakuan yang berbeda kepada pengunjung yang jelas-jelas punya kepentingan politik sehingga melanggar aturan dengan membawa Hp dan berfoto kepada mantan gubernur Sumsel Alex Noerdin untuk kepentingan politik mereka bertiga bahkan di ruangan khusus, sepetinya di ruangan kepala rutan ,” ungkapnya.
HB meminta Kemenkumham untuk melakukan evaluasi terhadap sistem keamanan dan pelayanan di rutan Pakjo Palembang.
“Ini harus ada atensi dari Kemenkumham dengan melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan sistem keamanan dan pelayanan di rutan Pakjo,” tuturnya.
Lebih lanjut, HB mendesak Kemenkumham untuk mencopot kepala rutan Pakjo Palembang atas kelalaian menjalankan aturan yang ada.
“Kepala rutan harus bertanggung jawab, ini sebuah kelalaian. Kemenkumhan harus segera mencopotnya,” tegas HB.
HB memastikan akan menggerakkan aktivis Sumsel yang ada di Jakarta untuk melakukan aksi depan Kemenkumham apabila kepala rutan Pakjo Palembang tidak segera dicopot.
“Nanti kami geruduk Kemenkumhan kalau tidak segera mencopot kepala rutan Pakjo,” pungkasnya.
