Bernasindonesia.com - Aktivis reformasi 1998 yang juga Sekretaris Jenderal Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI), Iwan Gunawan, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto.
Ia sependapat dengan pandangan Haris Rusly Moti yang menilai kebijakan tersebut tidak semata-mata merupakan keputusan hukum, tetapi juga mengandung pesan kebangsaan yang kuat.
Menurut Iwan, keputusan Presiden Prabowo dalam momentum peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia merupakan wujud nyata dari semangat rekonsiliasi dan persatuan nasional. Ia menilai, penggunaan kewenangan konstitusional oleh Presiden bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga untuk meredam ketegangan politik dan memperkuat keutuhan bangsa.
“Presiden Prabowo dalam berbagai pidatonya selalu menekankan bahwa kunci kemajuan Indonesia adalah kerukunan para pemimpin dan elite bangsa. Ini sejalan dengan pesan Bung Karno yang menegaskan bahwa kemerdekaan hanya bisa diraih jika kita bersatu,” ujar Iwan dalam keterangannya, Rabu (6/8/2025).
Lebih lanjut, Iwan menyoroti pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan bahwa pemberian abolisi dan amnesti bukan dimaksudkan untuk mengalahkan pihak manapun. Sebaliknya, hal itu dilakukan untuk merajut kembali persaudaraan pasca-Pilpres yang selama ini menyisakan polarisasi di tengah masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan terhadap langkah Presiden, Iwan mengajak seluruh elemen bangsa—tokoh politik, akademisi, tokoh agama, hingga masyarakat sipil—untuk menjaga semangat rekonsiliasi ini dengan mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.
“Langkah Presiden ini harus dimaknai sebagai upaya luhur untuk memperkuat fondasi persatuan bangsa, bukan sebagai strategi politik jangka pendek. Kita perlu membangun dialog, saling menghargai perbedaan, dan menciptakan demokrasi yang sehat, inklusif, serta berpihak pada keadilan dan kemajuan bersama,” pungkasnya.
