Bernasindonesia.com - Situasi krisis sampah terbukti menimbulkan musibah dan korban dalam banjir Bali. Peristiwa banjir ini diduga terjadi karena masalah sampah yang tidak tertangani baik di hulu maupun hilir.
Menurut Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq, tumpukan sampah yang menutup aliran sungai menyebabkan debit air luar biasa besar gagal terserap, merendam kawasan padat penduduk, dan menelan 17 korban jiwa, dengan lima orang lainnya masih hilang.
Merespons hal ini, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mendorong agar perbaikan tata kelola dan manajemen sampah segera dilakukan. Hal ini agar bencana banjir di Bali tidak terulang di daerah-daerah lain.
“Krisis sampah di tengah anomali cuaca akibat perubahan iklim membuat banjir menjadi tidak terhindarkan. Semua faktor ini yang membuat banjir di Bali sedemikian parah dampaknya bagi masyarakat dan menimbulkan korban. Situasi ini tidak boleh terulang dan harus ada langkah antisipasi segera,” kata Eddy di sela-sela menerima kehadiran Dubes negara sahabat untuk Indonesia di MPR RI.
Manajemen Krisis Sampah Cegah Banjir Bali
Doktor Ilmu Politik UI ini menegaskan, krisis sampah yang saat ini melanda kota-kota besar harus diselesaikan dengan manajemen krisis agar segera tertangani. Kalau penanganannya sekadar manajemen biasa tanpa ada urgensi antisipasi segera, maka potensi bencana ekologis bisa terulang.
“Keselamatan masyarakat harusnya jadi prioritas utama. Karena itu, manajemen mengatasi krisis sampah ini membutuhkan intervensi pemerintah pusat bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Jangan sampai bencana ekologis kembali terjadi karena tidak adanya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah,” lanjutnya.
Waketum PAN ini menjelaskan, sebagai bagian dari inisiatif membantu pemerintah menangani isu sampah, ia sudah bertemu dengan kepala daerah di berbagai wilayah di Indonesia untuk meminta masukan dari Wali Kota Bandung, Tangsel, Yogya, Solo, Palembang, hingga Makassar dan Manado.
“Pertemuan ini untuk mendengarkan berbagai masalah yang dihadapi daerah, menyerap aspirasi yang diberikan, serta masukan untuk revisi Perpres Sampah mengenai penanganan sampah dengan teknologi waste to energy. Ini masukan yang sangat penting agar krisis sampah ini bisa dihentikan dan tidak berkembang menjadi bencana lingkungan dan kesehatan.”
Eddy menjelaskan, wali kota dari berbagai wilayah tersebut menyampaikan komitmennya untuk menangani masalah sampah. Selain itu, mereka berharap kolaborasi dengan pemerintah pusat dapat dilakukan agar penanganan sampah bisa lebih cepat serta terintegrasi.
“Semoga kolaborasi dengan semua pihak ini bisa membantu mengatasi krisis sampah dengan segera agar tidak menjadi ancaman bencana yang bisa membahayakan masyarakat,” tutup Eddy.
