Bernasindonesia.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi industri baja nasional dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tentang evaluasi kinerja korporasi semester I tahun 2025, di komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).
Legislator dari dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) menegaskan bahwa baja, sebagai mother of industries, seharusnya menjadi penopang utama pembangunan ekonomi nasional. Namun kenyataannya, industri baja dalam negeri justru tertekan oleh derasnya intervensi pasar luar, khususnya dari Tiongkok.
“Saya salah satu dari sekian banyak orang yang amat prihatin dengan kondisi industri baja di republik ini. Kalau kita bercermin pada pertumbuhan ekonomi di Amerika dan berbagai negara pada masa lalu dimana keberhasilan revolusi industrinya salah satunya ditopang oleh industri bajanya. Tapi di sini, pada saat pembangunan nasional kita memerlukan baja, industrinya yang notabene milik pemerintah sendiri malah seperti dibunuh dengan sengaja,” tegasnya.
Karena itu, Asep menilai bahwa pemulihan menyeluruh di Krakatau Steel harus menjadi agenda strategis yang akan mengembalikan kedaulatan produk baja nasional di tanah air.
Menurut salah satu Ketua DPP Partai NasDem ini seluruh kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mengembalikan kedaulatan industri baja ini mestinya ditanggung sepenuhnya.
“Karena amat strategisnya industri ini, konstribusinya terhadap pembangunan dan multiplier effect yang ditimbulkannya signifikan”, ujarnya.
“Danantara harus amat serius mendorong Krakatau Steel kembali berdaya. Kita kan punya perbandingan dengan bantuan yang diberikan Danantara kepada Garuda yang dalam kondisi ekuitinya negatif dan semester I tahun 2025 kemarin mengalami kerugian masih bisa diberikan apalagi ke Krakatau Steel. Ekuitinya masih positif, bisnis masa depannya pun masih cerah masa tidak mendapatkan dukungan lebih maksimal,” lanjutnya.
Politisi NasDem yang akrab disapa Kang AW ini juga menyoroti perlunya modernisasi mesin produksi, perbaikan tata kelola, serta proteksi terhadap Produksi baja dalam negeri. Ia menekankan agar seluruh BUMN maupun proyek strategis pemerintah wajib menggunakan baja dari Krakatau Steel.
Selain itu, Asep mengingatkan agar proses penyelamatan Krakatau Steel tidak hanya berhenti pada restrukturisasi keuangan dan proteksi terhadap produk domestiknya, tetapi Krakatau Steel pun harus mampu memberikan jawaban atas seluruh kebutuhan industri baja nasional saat ini, termasuk dengan cara memberikan kualitas yang terbaik namun harganya kompetitif selain juga tetap menjaga prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di dalam perusahaannya terkelola dengan baik.
“Jadi restrukturisasi keuangan melalui bantuan dari Danantara, proteksi tata niaga impor dan penambahan bea masuknya, sinergi dan berkolaborasi dengan berbagai program strategis pemerintah dan seluruh BUMN yang memerlukan baja serta menjaga proses tata kelola perusahaan dalam melakukan upaya transformasinya agar tetap dalam koridor ketaatan pada prinsip-prinsip GCG adalah agenda komprehensif yang harus dilakukan untuk memulihkan Krakatau Steel khususnya dan industri baja nasional pada umumnya,” pungkasnya.
