Bernasindonesia.com - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi semua pihak yang telah betul-betul bekerja keras membantu warga korban bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Termasuk Kementerian Sosial yang telah menyalurkan Rp 100,4 miliar pada penanganan tanggap darurat bencana Sumatera berupa dukungan logistik dan layanan sosial di lokasi terdampak bencana. HNW, sapaan akrabnya, mendorong agar bantuan pemulihan pasca bencana bisa disalurkan langsung kepada tiap keluarga tanpa ada yang terlewat.
“Pada fase tanggap darurat, bantuan seperti logistik diberikan berbasis lokasi di mana masyarakat terdampak bisa mengaksesnya. Pada fase berikutnya, bantuan harus berbasis individu di dalam keluarga dalam rangka pemulihan kehidupan mereka, sehingga dibutuhkan asesmen yang cepat, tepat, dan menyeluruh,” kata Hidayat.
Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menyebut, dalam konteks Kementerian Sosial, ada beberapa jenis bantuan yang harus disalurkan pasca bencana berbasis individu sesuai Permensos Nomor 04 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir melalui Permensos Nomor 10 Tahun 2020.
Bantuan tersebut berupa santunan bagi ahli waris korban meninggal sebesar Rp 15 juta, santunan bagi korban luka berat sebesar Rp 5 juta, bantuan jaminan hidup berupa tunai sebesar Rp 10 ribu per orang per hari yang kemudian ditambahkan menjadi Rp 15 ribu, bantuan isi hunian sementara atau tetap sebesar Rp 3 juta, dan penguatan ekonomi korban sebesar Rp 5 juta per keluarga.
“Berdasarkan keterangan Mensos (30/12) memang sudah mulai disalurkan bantuan tersebut, tetapi jumlah penerimanya masih sangat terbatas. Ini perlu dipercepat dan diperluas melalui koordinasi intensif antara Kementerian Sosial, BNPB, Kemendagri, dan pemerintah daerah, serta para relawan,” lanjutnya.
Percepatan Pemulihan Pasca Bencana Berbasis Keluarga
HNW menegaskan, seluruh korban bencana Sumatera harus segera diasesmen, di mana berdasarkan data BNPB per 31 Desember 2025, jumlah korban meninggal bencana Sumatera mencapai 1.141 jiwa dan korban mengungsi sebanyak 395,8 ribu jiwa.
Jika seluruh korban terdata tersebut mendapatkan haknya mulai dari santunan kematian, bantuan jaminan hidup, bantuan isi hunian sementara atau tetap, dan pemulihan ekonomi, maka diestimasi anggaran yang diperlukan bisa mencapai Rp 1,2 triliun.
Nilai itu lebih dari 10 kali lipat yang sudah disalurkan Kemensos di fase tanggap darurat dan di luar anggaran pembangunan hunian, jalan, maupun fasilitas umum lainnya yang merupakan tanggungan Kementerian PU bersama BNPB.
Dirinya meyakini pemerintah bisa menyediakan anggaran tersebut lantaran Menteri Keuangan berulang kali menyatakan dana tersedia, tinggal kementerian/lembaga mempercepat proses administrasi pengajuannya.
“Kita apresiasi seluruh bantuan yang disalurkan, baik oleh Kemensos maupun kementerian/lembaga lain kepada warga terdampak bencana Sumatera. Namun kini, di fase transisi dari tanggap darurat, proses penyaluran bantuan perlu diakselerasi agar seluruh korban dapat dibantu dan segera bangkit untuk kembali menjalani kehidupan secara layak. Percepatan dan perluasan penyaluran bantuan melalui kolaborasi maksimal dengan berbagai pihak yang kompeten menjadi salah satu kunci keberhasilan pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” pungkasnya.
