Bernasindonesia.com - Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menilai dinamika yang terjadi pada Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati tidak bisa dipahami semata sebagai persoalan bandara yang sepi penumpang saja, melainkan sebagai titik krusial evaluasi atas kebijakan infrastruktur nasional dan konektivitas wilayah di Jawa Barat.
Menurutnya, pembangunan BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka sejak awal merupakan salah satu megaproyek infrastruktur paling ambisius dalam sejarah Indonesia. Bandara ini dirancang sebagai pintu gerbang utama konektivitas udara Jawa Barat bagian timur sekaligus jangkar pertumbuhan bagi Kawasan Metropolitan Rebana (Cirebon–Patimban–Kertajati), guna mendiversifikasi pusat pertumbuhan ekonomi yang selama ini terkonsentrasi di Bandung dan Jabodetabek. Namun dalam perjalanannya, BIJB menghadapi tantangan eksistensial yang memaksa dilakukannya evaluasi fundamental terhadap model bisnis dan fungsi strategisnya.
“Masalah utamanya bukan pada kualitas infrastrukturnya. Secara fisik, Kertajati sudah berstandar internasional. Yang gagal adalah membentuk ekosistem penumpangnya,” ujarnya.
Ketidakmampuan BIJB Kertajati untuk menarik minat maskapai secara berkelanjutan telah menimbulkan anomali fiskal bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Operasional penerbangan domestik reguler bahkan berhenti total sejak pertengahan 2025. Menurutnya, Kondisi ini diperparah oleh kebijakan transportasi nasional yang tidak sinkron, di mana operasional Bandara Halim Perdanakusuma serta kehadiran Kereta Cepat Whoosh justru mengkanibalisasi potensi pasar Kertajati.
Secara teoritis, adanya Tol Cisumdawu seharusnya menjadi katalis migrasi penumpang dari Bandung ke Kertajati. Namun realita menunjukkan infrastruktur jalan tol saja tidak cukup mengatasi hambatan psikologis dan ekonomis penumpang yang enggan menempuh perjalanan darat sekitar dua jam. Sejak 2 Juni 2025, kevakuman penerbangan domestik reguler di BIJB menjadi indikator serius bahwa kelayakan komersial bandara internasional ini berada di titik kritis.
Ia mengingatkan bahwa industri penerbangan bersifat demand-driven. Maskapai enggan membuka atau mempertahankan rute tanpa basis penumpang yang konsisten. Sementara itu, konsentrasi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pariwisata Jawa Barat masih terpusat di Bandung, sehingga Kertajati belum menjadi pilihan rasional bagi penumpang.
“Selama pusat aktivitas masyarakat Jawa Barat masih terkonsentrasi di Bandung, maka pilihan orang akan tetap bandara yang paling dekat, paling mudah, waktu,” tegasnya.
Di sisi lain, Kawasan Rebana terus menunjukkan indikator makroekonomi yang positif. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi kawasan ini mencapai 5,53 persen dengan realisasi investasi sekitar Rp25 triliun. Majalengka sendiri tumbuh hingga 8,07 persen, didorong ekspansi kawasan industri padat karya. Namun pertumbuhan ini belum terhubung secara fungsional dengan aktivitas BIJB Kertajati, karena logistik industri masih mengandalkan jalur darat menuju Pelabuhan Patimban atau Tanjung Priok.
Tekanan fiskal yang mencapai triliunan rupiah pada Kertajati mendorong Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan skema tukar guling aset (ruislag) dengan Pemerintah Pusat. Skema ini dinilainya bukan sekadar penyelamatan anggaran daerah, tetapi penanda pergeseran visi strategis: dari bandara sipil yang sepi menjadi pusat industri pertahanan nasional terintegrasi dan pangkalan militer strategis.
“Jika Kertajati terus menyedot subsidi tanpa pergerakan penumpang memadai, maka transformasi fungsi menjadi adalah langkah rasional agar aset ini tetap produktif,” ujarnya.
Dalam skema tersebut, Pemprov Jabar menyerahkan seluruh saham dan aset BIJB Kertajati kepada Pemerintah Pusat. Sebagai kompensasi, Pemprov meminta pengalihan kepemilikan dan pengelolaan Bandara Husein Sastranegara di Bandung beserta kawasan industri di sekitarnya.
Ia menekankan, ini merupakan penataan ulang kepemilikan antar level pemerintahan (G-to-G), bukan penjualan ke swasta.
Menurutnya, Pengalihan tersebut bukan untuk pertukaran kepemilikan aset semata, melainkan penataan ulang fungsi yang lebih rasional sesuai karakter pasar. Bandara Husein Sastranegara akan kembali dioptimalkan sebagai bandara komersial utama untuk penopang Bandung Raya dan sekitarnya mengingat lokasinya yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan pariwisata Jawa Barat.
Dengan basis penumpang yang telah terbentuk secara alami selama bertahun-tahun, Bandara Husein dinilai memiliki kepastian trafik serta lebih selaras dengan pola permintaan riil masyarakat, dibanding jika memaksa untuk mengalihkan menuju Kertajati.
“Kalau Bandara Husein dikelola kembali secara optimal, itu justru menjawab kebutuhan nyata warga Jawa Barat. Aksesnya dekat, pasarnya sudah ada, dan aktivitas ekonominya terkonsentrasi di sekitarnya. Jadi daerah tidak lagi menanggung bandara yang sepi, tetapi mengelola bandara yang hidup secara alami oleh pergerakan masyarakat,” ujarnya.
Wacana ini sejalan dengan rencana strategis nasional oleh pemerintah untuk mengalihkan fungsi BIJB Kertajati menjadi pusat ekosistem kerdigantaraan Komprehensif untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan melalui pengembangan Sustainable Aerospace Park Kertajati dengan tiga pilar utama yaitu Pusat MRO Nasional seluas 84,2 hektare melalui kerja sama PT BIJB dan PT GMF AeroAsia untuk melayani pesawat sipil dan militer. Kedua, Zona Manufaktur Kedirgantaraan, mencakup perakitan, manufaktur komponen, pusat pelatihan, serta integrasi riset dengan BRIN. Terakhir adalah Pangkalan Strategis TNI AU, memanfaatkan kesiapan fasilitas sisi udara untuk pesawat militer berat yang akan menggantikan posisi Lanud Husein Sastranegara.
“Ini bisa menjadi win – win solutions. Daerah terbebas dari beban subsidi bandara sepi, sementara pusat memperoleh infrastruktur luas dan modern untuk penguatan industri pertahanan nasional,” jelasnya.
Menurut Ateng, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada kecepatan penilaian aset, sinkronisasi regulasi lintas kementerian, serta komitmen memindahkan beban fiskal dari daerah ke pusat dengan tata kelola aset yang profesional. Jika berhasil, Kertajati tidak lagi menjadi “monumen sepi”, melainkan simbol kemandirian teknologi dan kedaulatan industri pertahanan Indonesia.
“Transformasi ini juga bisa memberi momentum baru bagi Rebana, dengan pertumbuhan berbasis industri strategis bernilai tambah tinggi, penyerapan tenaga kerja terampil, serta pembentukan ekosistem perkotaan baru yang mandiri,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa proses ini tidak boleh berhenti pada wacana semata, melainkan menjadi keputusan strategis lintas kementerian yang terukur dan berpihak pada kepentingan nasional.
“Kita tidak boleh membiarkan Kertajati berakhir sebagai kegagalan. Justru dari sini negara harus menunjukkan kapasitasnya mengoreksi arah, mengubah beban menjadi kekuatan, dan memastikan setiap aset strategis memberi nilai bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.
