Bernasindonesia.com - Kementerian Lingkugan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong penguatan transparansi emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai salah satu fokus utama kerja sama dengan Ministry of Environment Japan (MOEJ) dalam 2nd Indonesia–Japan Environment Week. Isu ini menjadi titik temu kedua negara dalam menjawab tuntutan global sekaligus memperkuat daya saing industri di tengah transisi menuju ekonomi hijau.
Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi KLH/BPLH, Mitta Ratna Djuwita, menegaskan bahwa keterbukaan data emisi kini telah menjadi kebutuhan global yang memengaruhi rantai pasok industri.
“Perusahaan multinasional kini menuntut transparansi emisi GRK di seluruh rantai pasoknya. Bagi Indonesia, ini bukan lagi sekadar kewajiban lingkungan, tetapi sudah menjadi faktor utama dalam menjaga dan meningkatkan daya saing industri,” ujar Mitta.
Sebagai respons, pemerintah Indonesia terus memperkuat sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) sebagai fondasi transparansi iklim nasional. Sistem ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) serta komitmen menuju Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat.
Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama bagi pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah. Kompleksitas standar pelaporan dan potensi beban administratif menjadi perhatian yang perlu diatasi bersama.
“Kami ingin memastikan sistem MRV tidak hanya kredibel, tetapi juga praktis dan efisien. Di sinilah pentingnya kolaborasi, termasuk belajar dari pengalaman Jepang dalam membangun sistem transparansi yang kuat,” jelas Mitta.
Direktur Kerja Sama Internasional untuk Dekarbonisasi dan Infrastruktur Pembangunan Berkelanjutan MOEJ, Nameki Mimi, menekankan bahwa dinamika global yang berkembang pesat justru membuka peluang kolaborasi yang lebih erat antara kedua negara.
“Dunia berubah begitu cepat. Dengan berbagai persamaan maupun perbedaan yang dimiliki, kita memiliki peluang besar untuk saling belajar dan membangun kolaborasi yang kuat di sektor lingkungan,” ujar Nameki.
Nameki juga menegaskan bahwa kemitraan strategis Indonesia–Jepang memiliki peran penting dalam mendorong agenda lingkungan di tingkat global, dengan Indonesia sebagai salah satu aktor kunci dalam isu keberlanjutan.
Melalui forum ini, kedua negara tidak hanya bertukar pengetahuan, tetapi juga mendorong harmonisasi sistem, pengembangan solusi praktis, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan sistem transparansi emisi yang kredibel sekaligus implementatif.
2nd Indonesia–Japan Environment Week menjadi bukti bahwa diplomasi lingkungan dapat diwujudkan melalui kerja sama nyata yang menghubungkan kebijakan, teknologi, dan kebutuhan industri untuk mendorong aksi iklim yang lebih efektif dan berkelanjutan.
