Bernasindonesia.com - Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa ekonomi berlandaskan Pancasila merupakan ekonomi yang egaliter dan kerakyatan. Menurut Presiden, hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Dibuat oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita tertuang dengan sangat jelas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” ucap Presiden dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin, 1 Juni 2026.
Sejalan dengan prinsip tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat koperasi sebagai salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Presiden juga mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit, koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tuturnya.
“Karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan,” sambungnya.
Presiden menegaskan bahwa tujuan akhir ekonomi Pancasila adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
“Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” tandas Presiden.
Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk membangun perekonomian nasional yang berpijak pada nilai-nilai gotong royong, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat, sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Bagi Presiden, kemajuan Indonesia hanya akan bermakna apabila dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali.
