Bernasindonesia.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan Indeks Pembangunan Koperasi (IPK) sebagai instrumen berbasis data untuk mengukur kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Indeks tersebut diharapkan menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja pembangunan koperasi sekaligus mendukung penyusunan kebijakan yang lebih efektif untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
Kepala Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan (PRKKEK) BRIN, Purwanto, mengatakan bahwa kajian mengenai Indeks Pembangunan Koperasi memberikan gambaran objektif mengenai kondisi koperasi di Indonesia sekaligus menjadi dasar dalam menentukan arah pengembangannya.
Menurutnya, koperasi selama ini diakui sebagai sokoguru perekonomian nasional, tetapi kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi masih perlu terus ditingkatkan. Karena itu, keberadaan indeks menjadi penting untuk memetakan berbagai aspek yang perlu diperkuat agar koperasi semakin berdaya saing.
"Apapun angka yang kemudian disajikan merupakan cerminan kondisi yang memang harus kita akui bersama. Koperasi di satu sisi merupakan sokoguru perekonomian, tetapi kontribusinya masih perlu terus ditingkatkan," ujar Purwanto dalam Webinar Ilmiah memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79 bertema “Mengukur Kontribusi Koperasi dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui Indeks Pembangunan Koperasi (IPK)” yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (21/7).
Purwanto berharap IPK menjadi instrumen strategis bagi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam merancang program penguatan koperasi secara lebih sistematis, mulai dari peningkatan kapasitas kelembagaan, tata kelola, hingga daya saing usaha koperasi.
“Penguatan koperasi membutuhkan kolaborasi pemerintah, akademisi, peneliti, gerakan koperasi, dan masyarakat agar koperasi mampu berkembang sebagai lembaga ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ukur Kontribusi Nyata Koperasi
Dalam konteks itu, Peneliti Ahli Utama PRKKEK BRIN, Prof. Johnny Walker Situmorang, menjelaskan hasil penelitian yang mengukur kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan regional melalui penyusunan Indeks Pembangunan Koperasi.
Menurutnya, selama ini pembangunan koperasi lebih banyak dinilai dari jumlah koperasi yang berdiri, padahal diperlukan ukuran yang mampu menunjukkan kontribusi nyata koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Indeks Pembangunan Koperasi bukan sekadar angka, tetapi menjadi gambaran mengenai bagaimana koperasi berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat aktivitas ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja," jelasnya.
Dalam penelitiannya, Johnny menggunakan Cooperative Economy Participatory Model (CEPM) yang mengukur pembangunan koperasi melalui tiga indikator utama, yakni partisipasi masyarakat dalam berkoperasi, partisipasi koperasi dalam aktivitas ekonomi, serta kontribusi koperasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Pendekatan tersebut dinilai lebih komprehensif karena tidak hanya menghitung jumlah koperasi, tetapi juga mengukur dampak ekonomi yang dihasilkan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata Indeks Pembangunan Koperasi nasional selama 2020–2024 hanya mencapai 0,0108 atau sekitar 1,08%, yang menunjukkan kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia masih relatif rendah.
“Rendahnya indeks terutama dipengaruhi oleh minimnya partisipasi masyarakat dalam berkoperasi. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya aktivitas ekonomi koperasi, terbatasnya penciptaan lapangan kerja, serta masih perlunya penguatan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan implementasi prinsip-prinsip koperasi,” jelasnya.
Padahal, Indonesia memiliki potensi yang besar. Pada 2024 terdapat lebih dari 128 ribu koperasi dengan sekitar 28,85 juta anggota, sementara jumlah pelaku UMKM mencapai lebih dari 64 juta unit usaha. Sebagian besar UMKM tersebut belum terintegrasi secara optimal ke dalam ekosistem koperasi.
"Jika UMKM dapat dihimpun dalam koperasi yang kuat, daya saing ekonomi rakyat akan meningkat, akses pembiayaan lebih luas, dan kesejahteraan anggota akan semakin baik," ujarnya.
Penelitian tersebut juga memetakan pembangunan koperasi di seluruh provinsi. Selama periode 2020–2024, Bali menempati posisi tertinggi Indeks Pembangunan Koperasi, diikuti Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Sebaliknya, sejumlah provinsi masih memiliki indeks yang rendah sehingga menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan koperasi antardaerah.
Menurut Johnny, salah satu langkah strategis adalah menjadikan IPK sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu, pendidikan perkoperasian, peningkatan kualitas SDM, digitalisasi tata kelola, dan integrasi UMKM ke dalam ekosistem koperasi perlu terus diperkuat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperbesar kontribusi koperasi terhadap perekonomian.
Keberhasilan Koperasi Harus Berorientasi pada Manfaat Anggota
Sementara itu, Akademisi IKOPIN University, Prof. Sugiyanto, menambahkan bahwa ukuran keberhasilan koperasi seharusnya tidak hanya didasarkan pada jumlah kelembagaan, aset, atau volume usaha, tetapi pada sejauh mana koperasi mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.
Ia memperkenalkan konsep member value sebagai pendekatan untuk mengukur keberhasilan koperasi. Konsep tersebut menempatkan anggota sebagai pusat aktivitas koperasi, baik sebagai pemilik maupun pengguna layanan.
"Ukuran keberhasilan koperasi harus bergeser dari sekadar jumlah koperasi, omzet, dan sisa hasil usaha menuju seberapa besar manfaat yang diterima anggota," katanya.
Menurut Sugiyanto, manfaat tersebut mencakup manfaat ekonomi langsung, manfaat ekonomi tidak langsung melalui pembagian hasil usaha, serta manfaat sosial berupa pendidikan, pelatihan, dan kontribusi koperasi terhadap pembangunan masyarakat. Ia juga menilai koperasi perlu bertransformasi dari dominasi usaha simpan pinjam menuju sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah lebih besar bagi anggota.
Dengan demikian, koperasi diharapkan tidak hanya menjalankan amanat konstitusi sebagai sokoguru perekonomian, tetapi juga mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
