Bernasindonesia.com - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, meminta pemerintah memastikan tidak ada calon mahasiswa berprestasi yang gagal melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri hanya karena keterbatasan ekonomi. Menurutnya, akses pendidikan tinggi harus tetap menjunjung prinsip keadilan dan kesempatan yang setara bagi seluruh anak bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Fikri dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-22 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026, Selasa (30/6), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Fikri menyoroti fenomena sekitar 10 persen dari sekitar 580 ribu calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), namun tidak melakukan daftar ulang. Salah satu dugaan yang mengemuka adalah tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Kita terus mendesak supaya kalau memang karena UKT yang terlalu tinggi, jangan sampai ada anak berprestasi tidak bisa kuliah karena latar belakang ekonomi atau kemampuan orang tuanya tidak cukup untuk menyekolahkan anak-anak. Sehingga harus ada intervensi,” tegas Anggota DPR-RI Dapil Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kab. Tegal, dan Kab. Brebes) tersebut.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai masukan, terdapat sejumlah faktor lain yang menyebabkan calon mahasiswa tidak melakukan registrasi ulang. Di antaranya karena diterima di perguruan tinggi kedinasan yang menawarkan pendidikan gratis dan uang saku, diterima pada pilihan kedua atau ketiga sehingga memilih tidak melanjutkan, maupun memperoleh kesempatan belajar di perguruan tinggi luar negeri.
Menurut Fikri, berbagai alasan tersebut tetap perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam meningkatkan daya saing pendidikan tinggi di Indonesia.
“Ada yang diterima di perguruan tinggi luar negeri. Ini juga harus menjadi evaluasi bagi kita, kenapa mereka lebih memilih kuliah di luar negeri daripada di dalam negeri,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perhatian utama pemerintah tetap harus diberikan kepada calon mahasiswa yang terkendala faktor ekonomi. Negara, kata Fikri, harus hadir agar keberhasilan lolos seleksi tidak berhenti hanya sampai pengumuman penerimaan.
Selain itu, Komisi X DPR RI juga tengah mendorong integrasi sistem penerimaan mahasiswa baru agar seluruh jalur masuk, baik melalui PTN, perguruan tinggi swasta (PTS), perguruan tinggi kedinasan (PTKL), maupun Universitas Terbuka (UT), dapat berjalan lebih selaras dan saling menguatkan.
“Kita sedang memunculkan opsi bagaimana supaya PTN, PTS, PTKL, dan UT bisa terintegrasi, sehingga tidak ada yang saling meniadakan. Mudah-mudahan langkah ini bisa berhasil dan didukung semua,” pungkasnya.
