Bernasindonesia.com - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (LPM RI) kembali menegaskan komitmennya untuk menempatkan masyarakat desa dan kelurahan sebagai kekuatan utama pembangunan nasional.
Mengangkat tema “Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Menuju Indonesia Maju”, Rakernas LPM RI 2026 bukan sekadar forum konsolidasi organisasi. Lebih dari itu, Rakernas menjadi momentum untuk memperkuat posisi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, sekaligus mempertemukan kekuatan masyarakat di akar rumput dengan agenda besar pembangunan nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu Ketua DPP LPM RI, Syamsul Rizal, menegaskan bahwa LPM RI memiliki sejarah panjang dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan membangun desa. Karena itu, menurutnya, keberadaan LPM tidak boleh hanya dipandang sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi sebagai infrastruktur sosial yang dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan dari tingkat paling bawah.
“LPM sudah puluhan tahun bergerak bersama masyarakat dan memiliki jaringan sampai ke desa dan kelurahan. Ini merupakan modal sosial yang sangat besar. Ketika agenda pembangunan nasional bertemu dengan kekuatan masyarakat di tingkat desa, maka program pemerintah akan memiliki daya dorong yang jauh lebih kuat,” ujar Syamsul Rizal.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan betapa strategisnya desa dalam pembangunan Indonesia. Statistik BPS 2025 yang diperbarui pada Februari 2026 mencatat ribuan wilayah desa/kelurahan tersebar di seluruh Indonesia. BPS sendiri menempatkan desa sebagai tingkat wilayah administratif terkecil sekaligus unit penting dalam pengamatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Karena itu, pembangunan nasional tidak mungkin hanya dikerjakan dari pusat. Pembangunan harus hadir dan bekerja dari desa. Data kemiskinan terbaru memperkuat urgensi tersebut. BPS mencatat bahwa pada Maret 2026 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk. Di wilayah perdesaan, jumlah penduduk miskin masih mencapai 12,10 juta orang, dengan tingkat kemiskinan perdesaan sebesar 10,67 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa desa masih menjadi medan utama perjuangan pengentasan kemiskinan. Artinya jelas jika pemerintah ingin mengurangi kemiskinan secara signifikan, maka pemberdayaan ekonomi desa harus menjadi salah satu garis depan kebijakan nasional.
Syamsul Rizal menilai visi Presiden Prabowo Subianto mengenai penguatan ketahanan pangan, pembangunan ekonomi rakyat dan kemandirian nasional memiliki ruang sinergi yang sangat besar dengan jaringan LPM RI.
Sejumlah agenda strategis pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pencetakan dan optimalisasi sawah, penguatan produksi pangan, pengembangan UMKM, serta penguatan ekonomi masyarakat desa membutuhkan partisipasi masyarakat di tingkat akar rumput. Di sinilah, menurut Syamsul, LPM dapat mengambil peran.
LPM tidak ingin hanya menjadi penonton. Kami ingin kader-kader LPM menjadi agen pembangunan di desa dan kelurahan. Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan program nasional benar-benar sampai kepada masyarakat dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata,” tegasnya.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sendiri telah menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam membangun ekonomi berbasis desa. Pemerintah menargetkan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang diarahkan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, logistik, pupuk, layanan keuangan dan aktivitas ekonomi lainnya.
Menurut Ketua LPM RI Syamsul Rizal juga, keberhasilan koperasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh bangunan dan kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas partisipasi masyarakat serta pendampingan di tingkat desa. Di titik inilah kader LPM dapat memainkan peran sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah, pemerintah desa, koperasi dan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis juga memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi lokal. Kita tau bahwa Badan Gizi Nasional menargetkan program MBG menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada 2026. Dalam dokumen teknis BGN, program 2026 juga dirancang dengan target sekitar 35.270 SPPG operasional.
Dengan skala sebesar itu, LPM RI melihat MBG tidak boleh hanya dipahami sebagai program pemberian makanan bergizi. MBG harus dibangun sebagai ekosistem ekonomi masyarakat.
Petani desa dapat memasok beras, sayuran dan buah-buahan. Peternak dapat memasok telur, ayam dan produk peternakan. Nelayan dapat memasok ikan. UMKM desa dapat menjadi bagian dari rantai pasok. Koperasi desa dapat berperan dalam distribusi dan pengadaan. Dengan demikian, uang negara yang dibelanjakan melalui program nasional dapat berputar kembali di masyarakat desa.
“Kalau bahan pangan untuk MBG bisa sebanyak mungkin berasal dari petani, peternak, nelayan, UMKM dan koperasi lokal, maka satu program pemerintah dapat sekaligus memperbaiki gizi, menciptakan pasar, meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja di desa,” kata Syamsul.
Agenda kemandirian pangan juga menjadi salah satu perhatian utama LPM RI. BPS mencatat produksi padi Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 60,21 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare, meningkat dibandingkan 2024.
Namun perkembangan produksi pada 2026 menunjukkan bahwa ketahanan pangan tetap membutuhkan perhatian serius. Sebagai contoh, pada April 2026 produksi padi tercatat 7,63 juta ton GKG, turun 16,03 persen dibandingkan April 2025.
Data tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan target produksi. Indonesia membutuhkan petani yang kuat, lahan yang produktif, irigasi yang baik, akses pupuk, kepastian pasar, teknologi, kelembagaan ekonomi dan partisipasi masyarakat desa. Karena itu, agenda mencetak sawah dan meningkatkan produksi pangan harus berjalan bersamaan dengan agenda membangun manusia dan kelembagaan desa.
LPM RI berpandangan bahwa pembangunan desa ke depan harus bergerak dari paradigma “membangun desa” menjadi “desa membangun dirinya sendiri dengan dukungan negara. Pemerintah menyediakan kebijakan, anggaran, infrastruktur dan akses pasar. Pemerintah daerah memastikan koordinasi dan pelayanan. Pemerintah desa mengelola potensi wilayah. Sementara masyarakat menjadi pelaku utama.
Dalam kerangka tersebut, LPM dapat menjadi kekuatan sosial yang mempertemukan seluruh elemen tersebut. LPM RI menawarkan jejaring kader sebagai mitra kolaborasi pembangunan, bukan sebagai pesaing pemerintah.
Kader LPM dapat berperan dalam pendataan potensi masyarakat, pengorganisasian kelompok usaha, pendampingan UMKM, penguatan ketahanan pangan, pengawasan partisipatif, edukasi masyarakat, hingga menghubungkan program pemerintah dengan kebutuhan konkret warga.
Syamsul Rizal menegaskan, momentum Rakernas LPM RI 2026 harus menghasilkan langkah konkret. Kita tidak ingin Rakernas hanya menghasilkan rekomendasi di atas kertas. Kita ingin ada gerakan nyata. LPM harus hadir di tengah masyarakat, membantu pemerintah menyelesaikan persoalan rakyat dan memastikan pembangunan benar-benar dirasakan sampai tingkat desa, kelurahan dan kecamatan.
Rakernas LPM RI 2026 sekaligus menjadi penegasan bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh meninggalkan desa. Ketahanan pangan membutuhkan petani desa. Koperasi membutuhkan masyarakat desa. MBG membutuhkan rantai pasok pangan lokal. Pengentasan kemiskinan membutuhkan pemberdayaan masyarakat. Dan pembangunan ekonomi nasional membutuhkan desa yang produktif. Karena itu, desa bukan halaman belakang Indonesia. Desa adalah fondasi Indonesia.
LPM RI menyatakan siap menjadi bagian dari orkestrasi pembangunan tersebut. Dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, koperasi, BUM Desa, pelaku UMKM, kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan seluruh elemen masyarakat, LPM RI mendorong agar pembangunan nasional tidak berhenti pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi benar-benar menghasilkan masyarakat desa yang berdaya, produktif, mandiri dan sejahtera.
Dari desa membangun Indonesia. Dari masyarakat menguatkan negara. Dari gotong royong menuju Indonesia maju.
