Bernasindonesia.com - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat langkah antisipatif menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada periode Juli hingga September 2026. Menurutnya, meski pasokan air bersih Jakarta saat ini dilaporkan masih terkendali, kesiapsiagaan tetap harus ditingkatkan karena dampak kemarau mulai dirasakan di sejumlah wilayah sekitar Jakarta.
Fahira Idris mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang telah menyiapkan koordinasi dengan BMKG untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) jika diperlukan, memastikan kesiapan PAM Jaya, serta menyiagakan perangkat daerah terkait. Namun, menurutnya, puncak kemarau harus dihadapi dengan kerja yang lebih terukur, cepat, dan melibatkan warga.
“Menurut hemat saya, puncak musim kemarau harus diantisipasi sejak dini. Jangan menunggu terjadi gangguan pasokan air bersih atau meningkatnya risiko kebakaran baru bergerak. Jakarta harus memiliki respons yang cepat, data yang akurat, distribusi air yang siap, dan komunikasi publik yang jelas,” ujar Fahira Idris.
Senator Jakarta ini menyampaikan enam langkah yang perlu dilakukan Pemprov DKI Jakarta menghadapi puncak musim kemarau.
Pertama, memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini berbasis wilayah. Fahira Idris mendorong Pemprov DKI Jakarta memastikan koordinasi harian antara BMKG, BPBD DKI Jakarta, Dinas SDA, PAM Jaya, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, wali kota, camat, lurah, hingga pengurus RT/RW. Pemetaan wilayah rawan kekurangan air, permukiman padat rawan kebakaran, kualitas udara, serta kelompok rentan perlu diperbarui secara berkala agar respons pemerintah lebih tepat sasaran.
Kedua, memastikan cadangan air baku, reservoir, dan distribusi air bersih siap bergerak. Menurut Fahira Idris, kesiapan reservoir, waduk, embung, IPA Mobile, kios air, dan mobil tangki harus dipastikan dalam kondisi operasional. Wilayah yang berpotensi mengalami gangguan pasokan, terutama kawasan padat penduduk, pesisir, dan wilayah dengan akses air perpipaan terbatas, harus memiliki skema distribusi yang jelas.
“Air bersih adalah kebutuhan paling dasar. Pada puncak kemarau, pemerintah harus memastikan tidak ada warga yang kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan harian. Peta wilayah rawan, armada tangki, titik distribusi, dan jalur pelaporan warga harus disiapkan sebelum krisis terjadi,” ungkap Fahira Idris.
Ketiga, menyiapkan perlindungan khusus bagi kelompok rentan. Fahira Idris mengingatkan bahwa dampak kekeringan dan cuaca panas paling berat dirasakan anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, warga berpenghasilan rendah, serta warga yang tinggal di kawasan padat. Karena itu, distribusi air bersih, layanan kesehatan, dan edukasi pencegahan penyakit harus memprioritaskan kelompok tersebut.
Menurutnya, Puskesmas, kader kesehatan, Dasawisma, RT/RW, dan relawan kebencanaan perlu dilibatkan untuk memantau kebutuhan warga, terutama di wilayah yang berisiko mengalami gangguan air, penurunan kualitas udara, maupun penyakit akibat cuaca panas seperti dehidrasi, ISPA, dan heat exhaustion.
Keempat, menyiapkan OMC secara situasional dan memperkuat koordinasi kawasan aglomerasi. Fahira Idris mendukung kesiapan Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan BMKG untuk melakukan OMC apabila kondisi atmosfer memungkinkan dan kebutuhan lapangan mendesak. Namun, dirinya menilai koordinasi juga perlu melibatkan pemerintah daerah penyangga, BNPB, dan pemerintah pusat karena dampak kekeringan tidak mengenal batas administratif.
Kelima, memperkuat pencegahan kebakaran dan pengawasan kualitas udara. Fahira Idris meminta Pemprov DKI Jakarta meningkatkan edukasi pencegahan kebakaran di permukiman padat, pasar, kawasan industri kecil, lahan kosong, dan area rawan. Penyediaan APAR di tingkat RW, pengecekan instalasi listrik, larangan membakar sampah, dan patroli lingkungan perlu diperkuat.
Keenam, menggerakkan warga untuk hemat air dan menjaga lingkungan. Fahira Idris mengimbau warga Jakarta ikut menjadi bagian dari solusi dengan menggunakan air secara bijak, memperbaiki kebocoran pipa atau keran, menampung air hujan jika masih memungkinkan, menggunakan kembali air bekas layak pakai untuk menyiram tanaman, menyiapkan cadangan air secukupnya, tidak membuang sampah ke saluran air, serta segera melapor jika terjadi gangguan pasokan air.
Puncak musim kemarau, lanjut Fahira Idris, harus menjadi momentum memperkuat ketahanan air Jakarta dalam jangka panjang.
“Jakarta perlu terus mempercepat perluasan layanan air perpipaan, memperbaiki jaringan distribusi, membangun cadangan air komunal, menjaga waduk dan saluran, memperluas ruang resapan, mengurangi ketergantungan pada air tanah, serta memperkuat infrastruktur air bersih di wilayah yang belum terlayani optimal,” pungkasnya.
