Bernasindonesia.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menekankan pentingnya pemanfaatan informasi peringatan dini cuaca sebagai dasar pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), khususnya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini diperlukan untuk memastikan upaya penyemaian awan dapat berjalan secara tepat sasaran tanpa meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan tanah longsor, di wilayah lain.
Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Evaluasi Penerapan Operasi Modifikasi Cuaca untuk Percepatan Penanganan Karhutla di Sumatera dan Kalimantan Tahun 2026 bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Faisal menjelaskan bahwa BMKG telah menyediakan platform informasi peringatan dini melalui laman bmkg.go.id/peringatan-dini. Laman tersebut memuat berbagai informasi, antara lain Peringatan Dini Curah Hujan, Peringatan Dini Siklon Tropis, Peringatan Dini Gelombang Tinggi, Peringatan Banjir Pesisir (Rob), Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis, serta Peringatan Dini Tsunami.
Pengembangan dan penyajian informasi juga telah dikoordinasikan dengan BNPB agar lebih mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
“Di sini formatnya lengkap. Di dalam laman ini terdapat Peringatan Dini Curah Hujan, Siklon Tropis, Gelombang Tinggi, dan sebagainya. Kami sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan BNPB agar mudah dipahami masyarakat terkait posisinya, termasuk informasi mengenai kekeringan meteorologis secara keseluruhan,” ujar Faisal.
Ia memaparkan bahwa informasi peringatan dini curah hujan tersedia dalam empat rentang waktu, yaitu nowcasting atau prakiraan jangka sangat pendek, prakiraan harian, dasarian, dan bulanan. Informasi nowcasting memberikan gambaran potensi hujan dalam beberapa jam ke depan, sedangkan prakiraan harian mencakup periode hingga tujuh hari. Adapun informasi dasarian dan bulanan dapat digunakan untuk mengantisipasi perkembangan kondisi cuaca dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Menurut Faisal, informasi tersebut menjadi salah satu acuan penting dalam menentukan lokasi dan waktu pelaksanaan OMC. Tim pelaksana perlu memperhatikan wilayah yang telah mendapatkan peringatan dini hujan tinggi agar penyemaian awan tidak justru meningkatkan potensi hujan berlebih di daerah yang rentan mengalami banjir.
Ia mencontohkan kondisi di Kalimantan Selatan yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami kejadian banjir. Dalam situasi seperti ini, pelaksanaan OMC untuk penanganan karhutla harus mempertimbangkan wilayah yang sedang memiliki potensi hujan tinggi. Hal serupa juga perlu diperhatikan di wilayah lain, termasuk Jawa Timur, agar intervensi atmosfer tidak meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi basah.
“Jadi, kita harus mencari titik temu yang presisi antara operasi pemadaman karhutla dengan potensi ancaman bencana hidrometeorologi basah. Jangan sampai maksud hati ingin menurunkan hujan untuk memadamkan kebakaran, tetapi malah memicu banjir,” tegas Faisal.
Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa prakiraan cuaca bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan kondisi atmosfer. Oleh karena itu, informasi peringatan dini perlu terus dipantau oleh tim OMC dan pemerintah daerah sebagai dasar penyesuaian langkah operasional. Informasi hingga tingkat kecamatan juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi wilayah yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam menghadapi potensi hujan tinggi.
Sebagai evaluasi tambahan, Faisal juga mengingatkan Tim Pengarah Satuan Tugas Karhutla dan posko terpadu agar memperhatikan keseimbangan antara upaya pengendalian kebakaran dan mitigasi potensi bencana hidrometeorologi basah. Dengan demikian, pelaksanaan OMC dapat dilakukan berdasarkan analisis kondisi atmosfer dan mempertimbangkan risiko di wilayah sasaran maupun sekitarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, melaporkan bahwa pelaksanaan OMC melalui Posko Terpadu untuk percepatan penanganan karhutla di Sumatera dan Kalimantan menunjukkan hasil positif.
“Hasil intervensi melalui OMC oleh Posko Terpadu terhadap percepatan penanganan situasi karhutla di Sumatera dan Kalimantan menunjukkan hasil yang positif. Hal tersebut terindikasi dari semakin membaiknya jarak pandang, konsentrasi polutan PM2.5, berkurangnya titik panas, kejadian hujan yang mulai merata di beberapa hari terakhir, khususnya di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, serta telah beroperasinya semua bandara yang sempat terkendala oleh visibility,” ungkap Seto.
Selain itu, Seto memaparkan bahwa berdasarkan perkembangan jumlah titik panas, indeks kualitas udara, dan jarak pandang yang menunjukkan perbaikan signifikan serta cenderung stabil dalam sepekan terakhir sehingga BMKG menilai pelaksanaan OMC Terpadu dapat dicukupkan. Pertimbangan lainnya adalah prakiraan hujan harian selama sepekan ke depan yang masih menunjukkan peluang hujan meskipun belum merata, serta perkiraan awal musim hujan di sejumlah wilayah.
Meski OMC Terpadu dapat dicukupkan, Tri menjelaskan bahwa kegiatan OMC yang dilaksanakan BNPB, Kementerian Kehutanan, maupun kementerian lainnya dan disupervisi BMKG masih dapat dilanjutkan sesuai kebutuhan serta perkembangan kondisi di lapangan.
“BMKG bersama seluruh unsur terkait terus berkomitmen untuk menyampaikan prospek cuaca serta melakukan upaya-upaya intervensi atmosfer melalui Operasi Modifikasi Cuaca dalam mendukung percepatan penanganan karhutla saat ini,” ujar Tri.
Sementara itu, Kepala BNPB, Kristomei Sianturi, menyampaikan bahwa hasil evaluasi OMC menjadi dasar bagi BNPB untuk menyesuaikan langkah penanganan bencana sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Dalam pelaksanaan OMC terpadu, Kristomei menegaskan bahwa seluruh pergerakan operasi harus mengacu pada arahan dan analisis BMKG. BNPB dan TNI berperan menyediakan aset, mengoordinasikan, serta melaksanakan operasi berdasarkan rekomendasi teknis BMKG.
“Yang paling penting, karena sifatnya ini adalah operasi terpadu, maka seluruh pergerakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) harus didasarkan pada arahan dan data dari BMKG; wewenang go or no-go (terbang atau tidak) sepenuhnya ada di BMKG. Kita di BNPB dan TNI hanya menyediakan aset, mengoordinasikan, dan mengeksekusi sesuai hasil analisis BMKG,” tegas Kristomei.
Melalui evaluasi bersama ini, BMKG, BNPB, dan seluruh unsur terkait diharapkan dapat menyelaraskan pelaksanaan OMC dengan perkembangan kondisi cuaca dan potensi bencana di masing-masing wilayah. Pemanfaatan informasi peringatan dini, pengawasan karhutla, serta kesiapsiagaan menghadapi banjir dan tanah longsor menjadi bagian penting dalam memastikan upaya penanggulangan bencana berjalan tepat sasaran dan terpadu.
