Bernasindonesia.com - Gerakan Mahasiswa Kosgoro (Gema Kosgoro) menyatakan keprihatinan mendalam atas dugaan praktik penyadapan ilegal yang diduga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan mendukung Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
Ketua Umum Gema Kosgoro HMU Kurniadi mengatakan, tindakan penyadapan tanpa dasar hukum dan kewenangan yang sah merupakan persoalan serius yang tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum pidana, tetapi juga ancaman terhadap konstitusi, hak asasi manusia (HAM), dan prinsip-prinsip demokrasi.
HMU Kurniadi yang tengah mengambil studi program doktor ilmu hukum di Universitas Diponegoro itu menegaskan bahwa negara hukum tidak boleh membiarkan praktik penyalahgunaan kekuasaan, terlebih apabila tindakan tersebut menyasar kepala negara, pejabat penyelenggara negara, maupun masyarakat luas.
“Penyadapan ilegal terhadap Presiden, pejabat tinggi negara, dan masyarakat bukan sekadar pelanggaran privasi. Ini merupakan ancaman serius terhadap demokrasi, kebebasan sipil, dan marwah konstitusi. Tidak boleh ada individu atau kelompok yang merasa berada di atas hukum,” tegasnya di Jakarta pada Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Selain itu, Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang harus menghormati hak asasi manusia orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang.
Dia juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam menegakkan hukum dan mengusut dugaan kasus penyadapan ilegal tersebut secara profesional, transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu.
Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual, pihak yang memerintahkan, pihak yang membiayai, serta jaringan yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.
“Kapolri harus diberikan ruang dan dukungan untuk mengungkap perkara ini sampai ke akar-akarnya. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Jangan sampai ada perlakuan istimewa hanya karena jabatan, pangkat, atau kedekatan dengan kekuasaan,” lanjutnya.
Bagi Gema Kosgoro tidak boleh ada negara di dalam negara, tidak boleh ada kekuasaan di atas konstitusi, dan tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum di Republik Indonesia. “Kami dan rakyat Indonesia di belakang anda jenderal. Bongkar hingga ke akarnya,” katanya.
