"Hingga sekarang NU masih dalam garis khittah untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Sehingga, jika ada yang membawa-bawa NU dalam dukungan politik praktis, maka hal tersebut bertentangan dengan khittah NU," kata Nizar, Minggu (19/8/2018).
Menurut dia, jika NU tetap ingin mempertahankan khittahnya maka siapa pun pengurusnya yang terlibat dalam politik praktis hendaknya diminta untuk mengundurkan diri. Sebab, jangan sampai nama besar NI dipertaruhkan dalam kontestasi yang akan melahirkan kalah atau menang.
"Karena jika sampai kalah, maka seluruh NU lah yang dipermalukan," ujar Anggota DPR RI ini.
Ia mengatakan jangan sampai kasus Pilpres 2004 terulang kembali, dimana waktu itu KH Hasyim Muzadi sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri kalah dalam kontestasi pilpres.
"Kasus tersebut masih menjadi beban NU, dimana setiap ada kontestasi pilpres yang melibatkan tokoh NU, maka kasus tersebut diungkit kembali," jelasnya.
Jadi, kata Nizar, sudah tepat kiranya NU kembali ke khittah dan tidak lagi bertarung dalam kontestasi politik. Menurutnya, kader NU dapat berkiprah dari kelompok politik manapun tetapi tidak membawa nama besar NU.
"Saat ini mayoritas warga nahdliyin lebih memilih tetap berada dalam khittah. Maka, sebaiknya KH Ma'ruf Amin tidak mengklaim dukungan NU secara organisatoris," tandasnya.
Untuk diketahui, Rais Aam PBNU Maruf Amin menghadiri acara Silaturahmi NU sedunia di Mekah, Arab Saudi. Dalam forum itu, Maruf mengklaim NU siap mendukung penuh pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
"Ini merupakan komitmen dan tanggung jawab NU kepada bangsa dan negara. Maka, ketika saya dipilih, PBNU siap untuk mendukung pasangan yang ada di dalamnya wakil NU," kata Ma'ruf. (ton)
