Namun belakangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau reklamasi.
“Padahal awalnya bilang reklamasi adalah masa lalu. Bukan masa depan Jakarta. Lah, ini kan enggak konsisten. Padahal pemimpin itu harus konsisten dengan ucapannya. Ini bukan tipikal pemimpin namanya tapi hanya pimpinan,” kata Haidar dalam diskusi bertajuk ‘Mengkritisi Kebijakan Reklamasi dan IMB di Teluk Jakarta’ di gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/7).
“Jadi kalau pulau-pulau ini sukses menyumbang APBD DKI nanti, maka seolah yang sukses adalah Anies. Padahal itu cuman ganti nama saja,” tambah Haidar.
Haidar juga menyoroti terkait Pemprov DKI yang menyerahkan pengelolaan tiga pulau, yakni Pulau C, D, dan G kepada PT Jakpro yang merupakan salah satu BUMD milik DKI. Kebijakan ini kemudian dituangkan dalam Pergub Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan kepada PT Jakpro dalam Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Kemudian, Anies pun membuat kebijakan perubahan nama tiga pulau itu. Pulau C menjadi Kawasan Pantai Kita, Pulau D menjadi Kawasan Pantai Maju, Pulau G menjadi Kawasan Pantai Bersama.
“Anies Baswedan menyebut bahwa perubahan tiga nama pulau ini memiliki dasar atau tujuan bagi masa depan Jakarta. Jadi setelah ganti nama, baru ngomong masa depan Jakarta,” katanya.
Karenanya, Haidar menganggap bahwa Anies hanyalah sosok pimpinan yang hanya kaya dengan kata-kata dan janji manis.
“Jakarta tidak bisa dibangun hanya dengan kata-kata manis, apalagi dengan janji-janji manis. Karena Jakarta harus dibangun oleh seorang pemimpin yang konsisten ucapan dengan tindakannya. Dan saat ini Jakarta dipimpin oleh pemimpin dan bukan pemimpin,” pungkasnya.
