"Kita harapkan bahwa menteri-menteri itu jangan memiliki agenda sendiri-sendiri. Menreri itu harus memiliki komitmen dan memiliki tanggungjawab, bukan hanya menjalankan program," ujar Masinton saat menjadi narasumber diskusi publik bertajuk "Membaca Profile Kabinet Gado-Gado" di kator Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).
Hadir pada diskusi ini adalah Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi, kolompok Cipayung Plus, aktivis pergerakan dan mahasiswa litas generasi.
Menurut Masinton, menteri Jokowi harus fokus bekerja karena Indonesia sedang menghadapi tantangan seperti krisis global dan disintegrasi bangsa. Para menteri Jokowi yang sudah duduk di Kabinet Indonesia Maju, lanjut Masinton, tidak boleh bermain politik, yang dapat menghambat visi-misi presiden.
"Menteri-Menteri ini jangan terjebak pada politk pencitraan. Kemudian jangan menggunting dalam lipatan," tandas Masinton yang juga anggota Komisi III DPR RI ini.
Terkait masuknya Prabowo Subianto dan Eddy Prabowo menjadi pembantu presiden, Masinton, menyampaikan bahwa hal itu merupakan politik rekonsiliasi dan akomodatif. Karena bagaimanapun, kata dia, pemenang politik dalam demokrasi tidak mungkin mengambil semua pos kekuasaan.
"Kabinet ini menampakkan rekonsoliasi. Selain rekonsilisi itu, ya ini politik gotong royong. yang menang tak mungkin mengambil semuanya. Kita tak mungkin kuat menghadapi tantangan krisis global belakangan ini kalau kita tidak bersatu," tukas dia.
Sementara itu, Direktur eksekutif Paramter Politik Indonesia Adi Prayitno, mengatakan politik hari ini memang aneh, terutama dalam konteks penyusunan kabinet. Meskipun diterapkan politik kompromistis dan akomodatif, Adi Prayitno menyampakan, bahwa cukup potensial adanya oposisi di dalam pemerintahan.
"Sangat potensial akan ada oposisi dari dalam. Tanda-tandanya cukup terbaca, banyak resistensi sebelum penentuan kabinet. Tapi politik kita itu memang akomodatif. Kta tak bisa menyalahkan Jokowi, kita juga tak bisa menyalahkan Prabowo," katanya.
Tapi apapun itu, Adi mengatakan tidak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak mewujukan visi-misinya. Sebab, kata dia, dukungan politik Jokowi cukup kuat.
"Ke depan Jokowi tak punya alasan untuk tidak mewujudkan janji-janji politiknya, cita-cita nawa citanya karena dukungan partai penuh dan dukungan politik di parlemen 70 persen. Jadi kabinet harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini tidak terselesaikan," katanya.
Adapun pengamat politik dari Indonesian Publik Institute Karyono Wibowo menjelaskan tidak ada yang salah dalam skema kabinet Indonesia maju ini. Namun demikian, Karyono menjabarkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi setelah kabinet Indonesia maju terbentuk.
Tantangan yang dimaksud Karyono adalah peningkatan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial, peningkatan kualitas demokrasi, pemberantasan korupsi, kolompok ekstrimisme dan liberalisme.
"Ini menjadi tantangan kabinet dan harus menjadi perhatian kita. Dan skema kabinet ini dirancang untuk mewujudkan visi-misi pak presiden Jokowi, untuk mewujudkan agenda pembangunan," katanya. (BSI)
