Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, kerja sama dengan BIN itu harapannya dapat meminimalisir potensi kerawanan. Dia pun memaparkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 di hadapan peserta Rapat Kerja Teknis BIN Daerah di Bandung, Jawa Barat, dilansir dari laman Bawaslu, Selasa (3/3/2020) bertema: Pemetaan Potensi Kerawanan Pilkada serentak 2020 : Aspek Persiapan, Penyelenggaran dan Pengawasan.
Menurutnya, data IKP Pilkada 2020 tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan BIN atau BIN Daerah dalam memetakan dan mengantisipasi kerawanan. Apalagi, kata Abhan, tugas Bawaslu dalam mengawasi pemilu tidak jauh berbeda dengan kerja- kerja intelijen yang harus bisa melakukan pendeteksian dini guna mencegah adanya pelanggaran saat pemilu atau pilkada.
"Kerja-kerja Bawaslu hampir ada sama dengan kerja Intelijen. Kalau di BIN ada deteksi dini, kami juga ada indeks kerawanan yang sama dengan deteksi dini," tuturnya.
Abhan berharap, sinergi yang kuat antara Bawaslu dan BIN dapat mengurangi potensi-potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang. Karenanya, salah satu rekomendasi Bawaslu dalam IKP Pilkada 2020, yaitu bertambah kuatnya koordinasi BIN, BIN Daerah, TNI, dan Polri.
"Polri, TNI, BIN dan BIN Daerah menguatkan koordinasi untuk mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan dari IKP," pungkas dia.
