Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah mengevaluasi pelaksanaan penerapan PSBB terutama di wilayah DKI Jakarta, sebagai provinsi pertama yang menerapkan PSBB. Terjadi penurunan pergerakan orang secara signifikan pada angkutan umum, namun belum optimal pada lalu lintas kendaraan.
Di sektor lain penerapan PSBB juga memberikan dampak yang sedikit demi sedikit menunjukan perubahan yang lebih baik. Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dari sisi pelayanan kesehatan dampaknya setelah 3 – 6 bulan pelaksanaan PSBB menunjukan nilai positif, artinya menjadi lebih baik, begitu pula sektor lainnya. Walaupun membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk pemulihan namun menunjukan dampak positif.
Melihat data perkiraan dampak PSBB tersebut, Bappenas merekomendasikan kebijakan yang dapat dilakukan untuk penanganan Covid-19 di tingkat desa. Dalam hal ini Bappenas mengarahkan dua kebijakan yakni pengendalian migrasi masuk dan keluar serta mengarahkan penggunaan Dana Desa.
“Aparatur Desa harus lebih aktif lagi mengendalikan migrasi masuk dan keluar warga desanya, kemudian menggarahkan penggunaan Dana Desa untuk program Padat Karya Tunai Desa, pemingkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan penyediaan alat pemeriksaan, APD, dan sebagainya,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa seusai Ratas membahas evaluasi kebijakan PSBB di kediamannya di Jakarta pada Senin, 27 April 2020.
Perkiraan dampak pelaksanaan PSBB untuk saat ini secara langsung mengakibatkan penurunan aktivitas produksi, penurunan aktivitas perdagangan, dan peningkatan jumlah pengangguran, sedangkan tidak langsung berpengaruh pada produksi, transportasi, dan kesulitan pembayaran pinjaman kredit. Untuk sektor dan industri yang mengalami dampak PSBB secara langsung dan tidak langsung, maka diperlukan redesain program dan kegiatan pemulihan industri kecil dan menengah.
