Bernasindonesia.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menggelar konfrensi pers di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (1/2/2021). Konfrensi pers ini digelar setelah AHY mengirim surat kepada Jokowi menyusul adanya gerakan orang di sekitar Jokowi yang akan melekikan "kudeta" di tubuh Demokrat.
"Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," ujar AHY.
Dalam kesempatan itu, AHY didampingi Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat; Bung Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Kehormatan; dan Mayor Jenderal TNI (Purn.) Nachrowi Ramli, Ketua Mahkamah Partai.
Menurut AHY, adanya gerakan "kudeta" yang ingin mengambil alih kepemimpinan dirinya di Demokrat berdasarkan kesaksian dan testimuni sejumlah kader besutan Susilo Bambanh Yudhoyono ini.
"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," katanya.
Lebih lanjut, AHY menegaskan gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas "praduga tak bersalah" (presumption of innocence) dalam permasalahan ini.
Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," katanya.
"Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik, yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu, sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya," tegas AHY.
