Bernasindonesia.com - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar Konsinyering Konstitusi di D Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (2/7/2021). Acara yang digelar secara virtual ini dihadiri 14 Badko HMI se Indonesia.
Hadir pula PJ Ketua Umum PB HMI Abdul Muis Amiruddin, Koordinator Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) PB HMI Muhammad Safii, Wahyu Hamdani, dan Basri Dodo sebagai anggota MPK.
Abdul Muis mengatakan konsinyering konstitusi membahas sejumlah aturan organisasi dan ini merupakan amanah konstitusi sebelum Kongres HMI ke-XXXI di Makassar berlangsung.
“Semua draf yang mau dibawa ke kongres itu di bahas di sini. Terutama mengenai rule model organisasi yang di dalamnyq berbicara konstitusi HMI termssuk peran-peran seluruh stakeholder di strukturnya baik itu Badko sebagai kepanjangan tangan dari HMI maupun di PB HMI,” ujar Abdul Muis saat memberikan sambutan pada pembukaan Konsinyering Konstitusi.
Menurut Abdul Muis, Kongres HMI yang akan berlangsung di Makasar nanti merupakan hajatan pesta demokrasi yang berkualitas bagi kader-kader HMI. Kongres bukan sebagai ajang kumpul-kumpul kader HMI.
“Tapi kongres Makasar ini harus menjadi kongres yang mencirikan kongres HMI, kongres yang diwarnai oleh diskursus, kongres yang diwarnai oleh dialektika yang menguatkan masa depan organisasi. Artinya hasil konsinyering ini nanti akan dibawa ke kongres untuk dibahas,” tandasnya.
Ditambahkan Abdul Muis, keputusan Konsinyering merupakan resolusi dari semua persoalan yang selama ini dialami organisasi mahasiswa yang didirikan pada 1947 tersebut.
“Hasil konsinyering ini adalah resolusi dari semua persoalan yang ada di HMI yang selama ini kita kenal mudah pecah belah, HMI yang sarat akan kepentingan politik. Nah daru konsinyering ini kita akan menbuat formulasi agar HMI kedepan menjadi organisasi lebih baik,” tambahnya.
“Saya kira kalau aturannya lebih dikuatkan, lebih dimatangkan masalah-masalah pecah belah itu bisa diselesaikan. Jadi saya kira ini momentum dimana kita melakukan pengamanan untuk masa depan HMi, untuk berkontribusi pada kepentingan umat dan bangsa. Saya kira begitu,” tegasnya.
Hal yang sama disampaikan Koordinator MPK PB HMI Muhammad Safii. Dia menegaskan semua aturan organisasi menjadi bahasan bersama peserta. Misalnya, dia menyebutkan, jika ada pasal-pasal kontitusi HMI yang mau dirubah maka hal itu dibahas pada forum konsinyering dan untuk selanjutnya akan dibahas kembali pada Kongres HMI di Makasar.
“Intinya mempertegas tugas dan wewenang Badko mengenai pengesahan cabang dan penguatan internal. Artinya sebelum masuk ke kongres kita butuh memperkuat aturan organisasi, penataan organisasi untuk memperkuat internal organisasi. Selama ini banyak yang rawan aturan organisasi diselewengkan dan dualisme kepengurusan. Harapannya organisasi tidak pecah, dan memberikan kontribusi pada bangsa dan negara,” katanya. (HR)
