Rocky Gerung Kritik Jokowi Soal Penundaan Pemilu

| Jumat, 11 Maret 2022 | 04.03 WIB

Bagikan:

Bernasindonesia.com - Pengamat politik Rocky Gerung menyayangkan ketidaktegasan Presiden Jokowi dalam menjawab usulan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Rocky, jawaban yang disampaikan Jokowi yang akan berpegang teguh pada konstitusi menimbulkan dua tafsir sekaligus.


“Kalau misalnya Presiden tidak secara eksplisit mengatakan dia tidak menghendaki penundaan pemilu maka dia tidak bicara yang mendua diujungnya itu. Diujung kita mesti patuh konstitusi tapi pembiaran tentang penundaan pemilu demi demokrasi boleh dilakukan,” ujar Rocky pada diskusi publik bertajuk “Konstitusi Diujung Tanduk” di Kantor Dekopinwil DKI, Jakarta Selatan, Jumat (11/3/2022).

Menurut Rocky, jika penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden diperbolehkan menjadi wacana publik maka sebaliknya membicarakan soal penggulingan kekuasaan juga mestinya tidak dilarang dan dibiarkan mengemuka di tengah-tengah masyarakat. 

“Loh pembiaran itu dilarang Undang-Undang. Enggak boleh itu dibicarakan. Kalau begitu kita boleh membicarakan penggulingan kekuasaan. Kan wacana saja. Supaya fair,” katanya.

Dalam alam demokrasi, Rocky mengatakan setiap orang berhak mengemukakan pendapat di muka umum. Dia mencontohkan Munarman yang membicarakan soal khilafah.

“Munarman boleh bicara khilafah gitu. Biasa aja kan, demi demokrasi gitu. Jadi konsistensi kita di dalam kita menjaga demokrasi dibatalkan kekacauan pemikiran prisiden, gitu. Kekacauannya saja yang membatalkan demokrasi. Jadi belum ada gerakan anti demokrasi sudah berhenti demokrasi karena kekacauan pikiran presiden. Kita hanya bisa terangkan itu hanya secara konseptual. Misalnya ada beberapa partai, partai anak-anak kecil (PSI) yang mengatakan menolak penundaan pemilu tapi kita mendukung presiden 3 periode. Itu datang pikiran yang yang diasuh di gorong-gorong karena terbalik-balik logikanya,” katanya.

Disampaikan Rocky, jabatan presiden seumur hidup boleh saja diusulkan. Hanya saja, usulan tersebut tidak diberlakukan pada 2024 yang akan datang. 

“Boleh kita minta presiden seumur hidup, boleh. Tetapi bukan buat sakarang. Buat yang akan datang. Etikanya begitu. Kalau saya punya kuasa saya boleh minta sesuatu bukan yang menguntungkan saya tapi menguntungkan yang akan datang. Itu prinsipnya,” katanya.

Untuk diketahui, diskusi dihadiri sejumlah tokoh pergerakan seperti Syahganda Nainggolan, Rocky Gerung, Moh. Jumhur Hidayat, Ubedillah Badrun, Abdullah Rasyid, Adhie Massardi, Ahmad Yani
Antony Budiawan, Andrianto
Ariady Achmad, Bivitri Susanti dan lain sebagainya.
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI