Bernasindonesia.com - Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nevi Zuairina menilai aplikasi My Pertamina yang sudah dilaksanakan di 11 wilayah sejak awal Juli ini dianggap belum efektif dan tidak efisien. Kebijakan penggunaan aplikasi untuk mendapatkan BBM subsidi menimbulkan kegaduhan dan kekhawatiran masyarakat.
Banyak keluhan dari banyak sisi mulai dari keharusan memiliki smartphone, Jaringan internet yang belum merata di banyak wilayah, kestabilan aplikasi My Pertamina itu sendiri hingga menimbulkan durasi antrean yang terkadang tidak terkendali.
“Pada kesempatan 6 Juli lalu saya juga sudah mempertanyakan kepada Kementerian BUMN termasuk di situ hadir Dirut Pertamina, untuk menjelaskan evaluasi monitoring uji cobanya. Dan banyak aspirasi dari masyarakat yang mengeluhkan aplikasi My Pertamina seperti Peduli Lindungi di masa awal yang sangat tidak stabil. Kondisi ini diperparah jaringan internet yang kurang bagus di berbagai daerah,” urai Nevi.
Nevi menambahkan, bahwa ia mendapati aplikasi My Pertamina mendapat banjir kritikan di media sosial yang dibuktikan meluapnya bintang satu pada aplikasi ini. Berbagai kritik ini banyak sekali penyebabnya yang menunjukkan pada saat ini Aplikasi My Pertamina belum saatnya digunakan.
“Yang paling berbahaya pada penggunaan aplikasi ini adalah terkait regulasi yang mengharuskan smartphone. Sedangkan di aturan sebelumnya di seluruh SPBU, sangat dilarang menggunakan ponsel di area SPBU karena sangat berbahaya menimbulkan kebakaran. Ini sangat bertolak belakang, ditambah lagi adanya kondisi tidak semua masyarakat dapat menggunakan smartphone,” tutur Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini menuturkan, pada kesepakatan rapat antara pemerintah melalui Kementerian BUMN dan DPR RI menyatakan bahwa panitia kerja BUMN Komisi VI DPR RI telah mendukung langkah Pertamina dalam menyalurkan produk subsidi agar tidak over kuota dengan menetapkan segmen pengguna BBM subsidi jenis tertentu dan jenis khusus.
“Pengawasan ini dilakukan dengan kerja sama pihak aparat kepolisian, pemerintah daerah dan lembaga lainnya sesuai kesepakatan,” ungkapnya.
Namun demikian, lanjut Nevi, seiring perkembangan di lapangan, Pemerintah mesti melihat dan menyesuaikan agar kecocokan sistem yang dijalankan dalam penyaluran subsidi ini semakin tidak menimbulkan masalah baru.
“Aplikasi ini semakin tidak menjamin penyaluran BBM bersubsidi untuk tepat sasaran. Akan banyak masyarakat yang tidak punya smartphone yang justru adalah masyarakat yang membutuhkan, nantinya akan kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Dan ancaman terjadi kecelakaan di SPBU dengan semakin gencarnya penggunaan smartphone akan menjadi persoalan baru pada keselamatan di lokasi ini. Untuk itu, perlu kajian mendalam lagi penggunaan My Pertamina ini dengan mencari alternatif yang aman untuk menyelesaikan persoalan pembatasan BBM bersubsidi agar tidak over Kuota,” tutup Nevi Zuairina.
