Bernasindonesia.com - Presiden Jokowi disarankan memilih sosok calon Panglima TNI yang dekat dengan rakyat. Hal ini dianggap sangat penting karena dinamika Pemilu dan Pilpres 2024 akan berpengaruh terhadap stabilitas kemanan nasional.
Pengamat intelijen dan terorisme, Ridwan Habib mengatakan selain dekat dengan rakyat, sosok colon Panglima TNI yang bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa juga harus paham proses politik.
“Saya kira kita harus mencari panglima TNI yang memahami tentang proses politik yang sedang berjalan. Kita tidak bisa menafikan seolah-seolah Panglima TNII harus dipisahkan dari persiapan pilpres,” kata Ridwan di Jakarta, Minggu (27/11/2022).
Kendati demikian, menurut Ridwan, sosok Panglima TNI yang bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan datang tidak boleh berpolitik praktis. Sebab, Undang-Undang melarang TNI berpolitik praktis.
“TNI harus berada di atas semua golongan, di atas semua partai politik, tidak boleh memihak salah satu partai politik,” katanya.
Pemahaman Panglima TNI akan politik dianggap sangat penting karena dinamika politik Pemilu dan Pilpres akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional, baik di Jakarta maupun di daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Dan persiapan pelaksanaan Pemilu ini, kata dia, cukup singkat karena Pemilu dan Pilpres akan dilaksanakan pada Februari 2024 mendatang.
“Jadi ini proses persiapannya sangat mepet, di derah ada yang belum tahu. Mau tidak mau TNI akan terlibat, misalnya dalam pengamanan pengiriman kotak suara, yang menggunakan pesawat Hercules) walaupun tidak boleh berada di dalam TPS misalnya. Tapi soal pengiriman logistik surat suara dari pengalaman-pengalaman sebelumnya selalu menggunakan fasilitas TNI karena banyak tempat-tempat yang sulit terjangkau. Pesawat Hercules dan kapal laut,” paparnya.
Dengan begitu, Ridwan kembali menambahkan bahwa calon panglima TNI tidak boleh asal pilih. Sebaliknya, Jokowi sebagai pemegang hak proregatif, sebaiknya mengajukan calon panglima TNI yang mempunyai sense of politik tapi tidak boleh berpolitik praktis.
Dan bisa jadi calon pengganti Jenderal Andika yang akan dipilih Jokowi berasal dari matra Angkatan Darat. Sebab, tidak ada aturan tertulis bahwa Panglima TNI harus bergantian atau bergiliran dari masing-masing matra. Apalagi, pemilihan Panglima TNI adalah hal proregatif presiden. Hanya saja, Ridwan menegaskan bahwa Panglima TNI tidak boleh bermain politik praktis.
“Panglima TNI tidak boleh ada motivasi berpolitik,” tambah Ridwan.
Dia juga meminta DPR harus melihat sosok calon panglima TNI yang dekat dengan rakyat saat uji kelayakan dan kepatutan. Sebab, sejarah TNI tidak bisa dipisahkan dari rakyat itu sendiri.
“Jika terjadi krisis maka itu TNI perlu hadir membantu rakyat,” pungkasnya.
