Bernasindonesia.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi menanggapi pertemuan antara Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai hal yang lumrah dalam Demokrasi, menurutnya diperlukan silaturahim sesama anak bangsa.
"Silaturahmi tidak berarti keluar koalisi. Kita memandang pertemuan AHY dan Mbak Puan sebagai silaturahmi yang lumrah. Kita menghargai langkah politik AHY yang mejalin pertemuan dengan Puan Maharani, silaturahmi antar anak bangsa juga dikembangkan di PKS, jadi gak ada masalah," ujar Aboe dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/6/2023).
Terkait dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Habib Aboe menyebut Partai Koalisi masih komitmen dan saling berkomunikasi secara lancar.
"Sampai saat ini kita masih yakin dengan komitmen yang dibuat oleh Demokrat. Kita masih memegang semangat kebersamaan di koalisi perubahan untuk persatuan. Dan sampai saat ini komunikasi seluruh anggota koalisi berjalan dengan lancar," ucap Aboe.
Aboe menuturkan pertemuan tersebut sudah dikomunikasikan oleh partai Demokrat ke partai Koalisi, Aboe menilai sikap dalam mengusung Capres tidak menutup komunikasi dengan pihak yang berbeda pilihan.
"Termasuk akan adanya pertemuan Mbak Puan dengan AHY, sudah ada kabar sebelumnya dari Demokrat kepada anggota koalisi. Mereka sudah ngabarin kalau bakal ada pertemuan tersebut, dan kita menganggap itu biasa biasa saja," kata Anggota Komisi III DPR RI ini.
"Harus dipahami bahwa perbedaan pengusungan Capres bukan berarti harus menutup komunikasi, Apalagi seolah bermusuhan, Itu tidak benar. Komunikasi sesama para pimpinan partai politik diperlukan, untuk menjaga harmoni di tengah bangsa. Dengan demikian, rakyat juga akan adem melihatnya," sambungnya.
Lebih lanjut, Aboe menegaskan partai yang tergabung Koalisi Perubahan konsisten mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden pada Pilpres mendatang.
"Untuk pencapresan, tak hanya PKS, namun seluruh anggota koalisi Perubahan Untuk Persatuan masih konsisten untuk mengusung Anis Baswedan. Sampai saat ini, masih belum ada alasan untuk melakukan evaluasi terhadap dukungan pencapresan tersebut," pungkasnya.