Bernasindonesia.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono menyampaikan bahwa petani tidak akan pernah sejahtera jika pemerintah terus menurunkan alokasi pupuk subsidi. Selain alokasi berkurang, penyaluran pupuk subsidi tidak tepat sasaran. Padahal pupuk subsidi bermanfaat untuk kesejahteraan petani.
Hal tersebut disampaikan Ono saat menjadi narasumber pada podcast pada kanal YouTube “Berisik” dengan host HMU Kurniadi, dikutip Jumat (21/6/2024). Ono awalnya menyampaikan kritik soal skema penyaluran pupuk subsidi yang hingga saat ini belum terkoneksi satu sama lain.
“Dua skema penyaluran pupuk subsidi, menggukan kartu tani dan KTP. Ternyata sistem belum terkoneksi,” ujar Ono.
Menurut Ono, penyaluran pupuk subsidi sebaiknya dibenahi agar pupuk yang dibutuhkan petani tersebut tepat sasaran. Apalagi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa ada kelebihan penyaluran pupuk besubsidi.
“Ada kelebihan, ditagih dan diaudit BPK 130 M lebih. Ditagih ke distributor, distributor nagih ke kios, kios nagih ke petani. Petani tidak bisa jalan,” katanya.
Kendati demikian, kata Ono, hal tersebut bukan semata-mata karena kesalahan mereka. Tapi, problem ini muncul karena disebabkan oleh kuota pupuk yang mengalami penurunan belakangan ini. Bayangkan saja, petani yang memiliki lahan satu hektar hanya bisa membeli pupuk subsidi 4,5 kuintal menjadi 2,5 kuintal.
“Terakhir 2024 hanya 160 kg untuk satu hektarnya. Jadi masalahnya tidak karena dua sistem itu. Rentang lima tahun ke belakang ada penurunan pupuk subsidi tiap tahunnya dengan alasan yang katanya bahan baku naik, lagi perang “Rusia vs Ukraina),” katanya.
Ono menambahkan bahwa pemerintah memang tidak pernah memberikan penambahan anggaran pupuk. Sebaliknya, kata dia, anggaran pupuk subsidi cenderung menurun setiap tahunnya.
“Saya melihat ini inkonsistensi dari pemerintah, dari presiden, dari Mentan
Bicara tentang peningkatan petani dan produksi tidak akan bisa apabila pupuk subsidi dikurangi. Tapi ini terjadi 5 tahun terakhir ini. Sampai pada akhirnya menyisahkan hanya 4,71 juta ton. Yang biasanya 5 tahun ke belakang 9,5 juta ton,” tambahnya.
Padahal, jika diperhadapkan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ono menjelaskan bahwa, pupuk subsidi yang dibutuhkan mencapai 25 juta ton.
“Kenapa bisa 25 juta ton karena hitungan untuk idealnya berapa pupuk yang digunakan untuk setiap satu hektar antara pemerintah dan petani beda. Katanya sesuai dengan ilmu pertanian dengan segala macam para ahli ini 1 hektar itu cukup dengan 350 kg kenyataan di lapangan bisa mencapai 500-600 kg 1 hektarnya. Jadi tidak pernah tercukupi. Jadi selama ini petani yang memang berhak mendapatkan pupuk subsidi realitasnya tidak semuanya menggunakan pupuk subsidi, pupuk non subsidi mereka beli,” jelas Ono.
“Makanya bicara terkait dengan petani yang kepemilikan lahan kurang dari 2 hektar bahkan tidak akan pernah sejahtera,” pungkas Ono.
Penjelasan Ono Surono dapat ditonton pada link ini https://youtu.be/BuZUShAZrSw?si=5e76UsO2ukiq4wrx
