Bernasindonesia.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari, memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) yang bertindak cepat dalam menyelesaikan persoalan izin impor susu dari lima perusahaan yang dianggap tidak menyerap produksi lokal sesuai aturan.
Menurutnya, langkah ini adalah bentuk komitmen kuat Kementan dalam mendukung sektor pertanian dan peternakan dalam negeri.
“Kami mengapresiasi Kementan yang bergerak cepat dalam menangani permasalahan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa aturan terkait kewajiban penyerapan produksi lokal benar-benar diimplementasikan,” ujar Abdul Kharis Almasyhari di Jakarta, Rabu (13/11).
Abdul Kharis juga berharap agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Kami berharap agar ada komitmen lebih kuat dari pihak-pihak terkait untuk mendukung produk lokal, sehingga kejadian seperti ini tidak perlu terjadi lagi. Upaya bersama diperlukan agar sektor peternakan dalam negeri dapat tumbuh dengan baik dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Ia menekankan pentingnya regulasi yang jelas serta pengawasan yang ketat dalam hal pemenuhan kewajiban menyerap produksi lokal, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia.
Menurutnya, tindakan tegas seperti ini tidak hanya melindungi petani dan peternak lokal, tetapi juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.
Abdul Kharis menutup pernyataannya dengan mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung produk dalam negeri dan memastikan ketahanan pangan nasional.
