Bernasindonesia.com - Komisi IV DPR RI mendesak Perum Bulog dan kementerian terkait untuk segera mempercepat distribusi beras nasional yang saat ini masih menumpuk di sejumlah gudang. Penyaluran yang lambat dikhawatirkan tidak hanya merugikan negara karena potensi kerusakan stok, tetapi juga memperpanjang keluhan masyarakat atas tingginya harga beras di pasaran.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, dalam kunjungan kerja ke gudang Bulog di Pekanbaru, Riau, pada 23 Juni 2025. Ia menyoroti adanya stok yang nyaris kedaluwarsa namun belum tersalurkan secara maksimal ke masyarakat yang membutuhkan.
“Masih ada stok-stok kita yang berpotensi rusak dalam waktu dekat. Kita minta Bulog segera ambil keputusan cepat agar beras-beras di gudang tidak rusak. Ini bisa merugikan negara dan kasihan rakyat masih banyak yang belum menikmati beras layak,” ujar Yohan dalam wawancara dengan TVR Parlemen.
Yohan menyebut bahwa ketimpangan antara ketersediaan beras dan akses masyarakat merupakan cerminan lemahnya tata kelola distribusi pangan. Ia mendesak agar Bulog dan kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian segera menyusun langkah terkoordinasi untuk mempercepat penyaluran dan menstabilkan harga.
“Distribusi harus dipercepat agar stok tidak menjadi beban negara dan bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang masih kesulitan memperoleh beras murah,” tegasnya.
Menurut data yang dipaparkan dalam kunjungan tersebut, stok beras nasional per Juni 2025 mencapai lebih dari 4,1 juta ton. Jumlah ini belum termasuk hasil panen dalam waktu dekat. Dengan kondisi ini, Yohan menyatakan optimisme bahwa kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi tanpa perlu melakukan impor beras tambahan.
“Insyaallah dengan stok yang kita punya sekarang, ditambah panen mendatang, kita tidak perlu lagi impor. Hasil petani kita cukup untuk kebutuhan dalam negeri setahun ke depan,” ucapnya.
Yohan juga mendorong perlunya sinergi lintas lembaga untuk menjaga kestabilan harga dan memperlancar distribusi. Kolaborasi antara Bulog, Kementerian Perdagangan, dan kementerian teknis lain dianggap krusial untuk mempercepat penyaluran beras dari gudang ke konsumen.
“Kami harap semua pihak bergerak cepat dan selaras. Jika tidak, kita bukan hanya kehilangan stok, tapi juga kepercayaan masyarakat atas tata kelola pangan nasional,” pungkasnya.
