Bernasindonesia.com - DPRD DKI Jakarta melalui Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran kembali menggelar rapat terbuka guna mengevaluasi sistem pengelolaan parkir di wilayah DKI. Pertemuan ini bertujuan memastikan pendapatan dari sektor parkir lebih optimal dan transparan.
Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI, Jupiter, membuka rapat dengan menekankan pentingnya transparansi. “Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini resmi saya buka dan bersifat terbuka untuk umum,” kata Jupiter, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Ia didampingi oleh Wakil Ketua Pansus Mujiyono, serta anggota Pansus seperti Muhammad Taufik Zoelkifli, Wa Ode Herlina, Nuchbatillah, Andri Santosa, dan Francine Eustacia.
Dalam rapat tersebut, Pansus mempertanyakan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang dinilai belum maksimal. “Kami ingin tahu kenapa potensi besar ini belum tergarap optimal,” tegas Mujiyono.
Jajaran eksekutif hadir dalam forum ini, termasuk Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Suharini Eliawati, Dinas Perhubungan, Bappenda, Satpol PP, serta Ditlantas Polda Metro Jaya. Mereka memaparkan kondisi terkini pengelolaan parkir dan tantangan di lapangan.
Salah satu perhatian utama adalah maraknya parkir liar yang belum tertangani secara tuntas. Selain itu, Pansus juga meminta data rinci dari sistem parkir elektronik (e-parking) dan pihak ketiga yang terlibat.
“Pansus akan merumuskan rekomendasi agar regulasi diperbaiki dan pengawasan diperkuat. Parkir harus menjadi sumber PAD yang adil dan transparan,” ujar Andri Santosa.
Agenda ini merupakan tindak lanjut dari Surat Nomor 564/PH.11.01 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, sebagai dasar kerja Pansus Perparkiran.
