Bernasindonesia.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng, meminta pemerintah mengembalikan skema Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan di bidang pendidikan. Mekeng menilai, skema ini penting agar anggaran pendidikan bisa langsung menjawab kebutuhan nyata masyarakat di daerah.
“Kalau tidak dikasih DAK penugasan, bagaimana saya bisa menjawab aspirasi masyarakat di dapil saya?” kata Mekeng.
Ia menceritakan kondisi sekolah yang ditemuinya saat kunjungan kerja. Salah satunya adalah sekolah dengan ratusan siswa yang tidak memiliki toilet.
“Saya ke sekolah, ada 500 anak tidak punya toilet. Saya tanya ke anak perempuan, mereka jawab, ‘Kami lari ke rumah penduduk.’ Bagaimana saya enggak sedih, Bu?” ucapnya kepada Sri Mulyani.
Ia juga mengutip permintaan anak-anak di daerah pegunungan yang harus berjalan kaki jauh untuk bersekolah.
“Ada anak kecil bilang, ‘Bapak, tolong bangunkan kami asrama. Kami tinggal di atas gunung, tiap hari harus pulang pergi ke kecamatan.’”
Mekeng menilai skema DAK penugasan akan memberi ruang bagi anggota DPR memperjuangkan kebutuhan semacam itu. Tanpa skema itu, katanya, sulit untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang merata.
Selain itu, Mekeng juga mengkritik alokasi anggaran pendidikan yang menurutnya tidak adil. Ia membandingkan dana untuk pendidikan kedinasan dan pendidikan umum.
“Pendidikan kedinasan hanya untuk 13 ribu orang, tapi dananya 104 triliun. Sementara 63 juta anak dari SD sampai perguruan tinggi hanya dapat 91 triliun. Ini tidak adil.”
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran pendidikan kedinasan tidak dihitung dalam belanja pendidikan 20 persen yang diwajibkan dalam APBN.
“Anggaran pendidikan kedinasan tidak termasuk dalam anggaran pendidikan. Jadi 700 triliun tadi itu tidak termasuk anggaran kedinasan,” jelas Sri Mulyani.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan pendidikan, termasuk melalui program revitalisasi sekolah, pembangunan sekolah rakyat, dan peningkatan kesejahteraan guru.
Usulan DAK penugasan dari DPR menjadi catatan penting dalam pembahasan RAPBN 2026. Meski belum menjadi keputusan bersama, dorongan agar anggaran pendidikan lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di daerah terus menguat.
