Bernasindonesia.com - Di tengah riuh antusiasme siswa SD di Sumedang, Presiden Prabowo Subianto menolak permintaan beberapa anak untuk menandatangani topi dan baju mereka.
“Jangan nanti gurumu marah. Nanti [seragam] kamu rusak. Tidak boleh tanda tangan di topi dan baju,” ucap Presiden dengan hangat pada 20 Januari 2025.
Ini bukanlah penolakan terhadap kasih sayang, tetapi bentuk penghormatan terhadap disiplin dan makna seragam sekolah sebagai simbol pendidikan.
Presiden Prabowo tidak tanda tangan di seragam, namun ia memperjuangkan sesuatu yang jauh lebih substansial, yaitu:
*Menandatangani kebijakan strategis dan program prioritas untuk mengamankan masa depan anak Indonesia.*
Pemerintah Presiden Prabowo sangat menyadari, bahwa pembangunan manusia tidak dimulai dari usia produktif, melainkan sejak dalam kandungan.
*Oleh karena itu, berbagai program prioritas diluncurkan secara terintegrasi*, untuk menjawab tantangan masa kini dan membangun fondasi jangka panjang bagi generasi mendatang.
*Karena data menunjukkan, masa depan anak-anak Indonesia belum aman.*
Berdasarkan Indeks Deprivasi Multidimensi Indonesia (MDI I) yang dikembangkan Kementerian Keuangan bersama UNICEF dan Universitas Indonesia menunjukkan, bahwa:
antara tahun 2020 hingga 2023, angka kemiskinan multidimensi menurun dari 12,44 persen menjadi 10,96 persen, dan skor deprivasi menurun dari 0,0515 menjadi 0,0448.
Tetapi dibalik kabar baik tersebut, terdapat ironi yang mesti dicermati. Lima dari tiga belas indikator justru mengalami penurunan dan sebagian besar menyangkut anak-anak.
Kehadiran di sekolah menurun, cakupan imunisasi stagnan, partisipasi pendidikan prasekolah menurun, pekerja anak masih ditemukan di banyak daerah.
Data lain bahkan menunjukkan, banyak sekali sekolah yang rusak, kasus perundungan siber dan pornografi anak terus meningkat.
Artinya, anak-anak masih menjadi kelompok yang tertinggal dan bisa gagal bersaing dengan anak-anak dari negara lain. Harus ada langkah besar.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintahan Presiden Prabowo dalam sembilan bulan pertamanya telah mengambil langkah nyata dengan *meluncurkan delapan intervensi besar* yang menyasar langsung kebutuhan dasar anak-anak Indonesia.
*Pertama.* Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, program makan bergizi gratis diberikan *setiap hari* kepada Ibu hamil, Ibu menyusui, balita, anak PAUD, pelajar dan santri.
Saat ini, sebanyak hampir 7 juta orang Indonesia, menerima manfaat langsung dari MBG, melalui lebih dari 2.100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
MBG juga telah menciptakan lebih dari 81.000 lapangan kerja dan melibatkan ribuan UMKM, koperasi, BUMDes, dan pemasok lokal.
MBG bukan hanya soal nutrisi, tetapi juga pengungkit ekonomi dan bentuk investasi jangka panjang pada kualitas generasi mendatang.
Dampak nyatanya, menurut kesaksian seorang kepala sekolah di Papua, tingkat absensi meningkat.
*Kedua.* Program Cek Kesehatan Gratis bagi anak sekolah.
Melalui program ini, siswa mendapatkan layanan skrining tekanan darah, kadar gula, kesehatan mental, hingga deteksi gejala penyakit kronis.
Untuk menjaga kesehatannya, anak perlu mengenali kondisi dirinya.
Itu memudahkan para guru dan orangtua untuk menyarankannya ber-olahraga, menjaga makanan dan lain lain.
Hingga 25 Juli 2025, lebih dari 14 juta orang Indonesia sudah merasakan manfaat program prioritas ini, termasuk anak-anak sekolah dan santri.
Langkah ini memperkuat pendekatan preventif dalam sistem kesehatan nasional dan memastikan anak-anak tumbuh dengan fondasi kesehatan yang kokoh.
*Ketiga.* Revitalisasi besar-besaran terhadap fasilitas pendidikan.
Pemerintah telah mengalokasikan Rp17 triliun untuk merenovasi 10.440 hingga 11.000 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2025.
Sebab 40 persen sekolah di Indonesia dalam kondisi rusak berat, sedang dan ringan.
Perbaikan meliputi ruang kelas, toilet, mebel, sistem sanitasi, dan ruang terbuka. Sekolah-sekolah ini tersebar di kota hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Tujuannya adalah: menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan inklusif bagi semua anak Indonesia.
*Keempat.* Peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar di wilayah 3T dengan mendorong peningkatan status RSUD dari tipe D ke tipe C.
Sebanyak 32 RSUD sedang ditingkatkan pada tahun 2025, sementara 34 lainnya pada tahun 2026.
Rumah sakit - rumah sakit ini secara bertahap akan memiliki kapasitas yang lebih baik untuk melayani masyarakat, termasuk ibu hamil dan anak-anak tanpa harus merujuk ke kota besar.
Bagi Presiden Prabowo, kesehatan adalah prioritas.
*Kelima.* Peluncuran 100 Sekolah Rakyat yang sepenuhnya gratis bagi anak-anak dari keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrim, atau berada pada desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekolah rakyat ini berasrama, punya lapangan olahraga dan fasilitas lainnya.
Para siswa mendapatkan pendidikan karakter dan berbagai keterampilan.
Sekolah Rakyat ini dirancang menjadi ruang pembelajaran yang menjunjung martabat, sekaligus memberi harapan nyata bagi anak-anak yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal berkualitas.
Jumlah sekolah rakyat ini akan terus bertambah.
*Keenam.* Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.
Regulasi ini antara lain mengatur bahwa anak usia 16–18 tahun hanya dapat memiliki akun digital dengan persetujuan orang tua.
Tujuan utama peraturan ini adalah untuk melindungi anak-anak dari paparan konten berbahaya sekaligus mendorong keterlibatan aktif orang tua di dunia digital.
*Ketujuh.* Pembangunan 20 Sekolah Garuda secara bertahap, untuk meningkatkan jumlah anak Indonesia yang kuliah di kampus kampus terbaik di dunia, dengan beasiswa dari Pemerintah Indonesia.
*Kedelapan.* Digitalisasi Pembelajaran dengan memberikan 300 ribu smartboard canggih secara bertahap untuk sekolah-sekolah di Indonesia.
Delapan langkah ini bukanlah inisiatif terpisah, melainkan bagian dari strategi nasional untuk memperlakukan anak sebagai subjek pembangunan.
Dalam banyak pendekatan masa lalu, suara anak-anak kerap tidak terdengar dalam perumusan kebijakan.
Padahal, Konvensi Hak Anak PBB secara jelas menegaskan bahwa anak berhak untuk didengar dalam setiap keputusan yang memengaruhi mereka.
*Dengan memanfaatkan data seperti MDI I, pemerintah kini dapat mengidentifikasi lebih presisi siapa saja yang tertinggal dan bagaimana menjangkau mereka.*
Anak-anak yang sehat, terdidik, dan diberdayakan akan tumbuh menjadi generasi produktif yang memperkuat daya saing nasional.
Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa ketika anak-anak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan lokal, hasil pembangunan menjadi lebih tepat guna, efisien, dan berkelanjutan.
Indonesia kini memasuki fase baru pembangunan sosial yang tak lagi bersandar hanya pada proyek, tetapi juga pada nilai, partisipasi, dan keberlanjutan.
Tentu, tantangan tetap ada. Pemerintah menyadari pentingnya pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Maka dari itu, upaya pemberantasan korupsi, efisiensi anggaran, serta kolaborasi lintas kementerian dan daerah akan terus diperkuat.
Presiden kita Bapak Prabowo percaya, semua ini dapat diwujudkan jika seluruh komponen bangsa bersatu: pemerintah pusat, daerah, masyarakat sipil, dan tentu saja, anak-anak itu sendiri.
Bulan Juli 2025 ini, kita merayakan Hari Anak Nasional.
Momentum besar ini bukan sekadar seremoni, melainkan ajakan untuk mengubah cara kita memandang pembangunan dan bertindak nyata.
Karena sejatinya, menjamin masa depan anak yang cerah, jauh lebih bermakna daripada menandatangani topi sekolah.
Presiden Prabowo mengatakan seluruh anak Indonesia, adalah masa depan Indonesia, termasuk anak dari saudara-saudara kita yang saat ini kurang mampu secara ekonomi.
Kekayaan Indonesia dan uang rakyat harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Indonesia bergerak maju bersama anak-anaknya. Terima kasih.
Oleh: Hariqo Wibawa Satria
Tenaga Ahli Utama, Kantor Komunikasi Kepresidenan.
