Bernasindonesia.com - Pendidikan bukan sekadar sektor administratif—ia adalah fondasi utama dari arah peradaban. Sejarah dunia menunjukkan bahwa peradaban besar tak pernah tumbuh tanpa sistem pendidikan yang kuat dan visioner. Maka, ketika pendidikan diabaikan atau dijalankan tanpa arah yang jelas, sejatinya bangsa sedang menyiapkan kegagalannya sendiri. Di Indonesia, gejala itu tampak nyata. Kita menyaksikan perubahan kebijakan yang terlalu cepat, tanpa arah jangka panjang yang jelas. Maka wajar jika muncul pertanyaan: sekolah rakyat, hendak ke mana?
Salah satu krisis paling mendasar dalam pendidikan nasional kita adalah absennya peta jalan jangka panjang yang kokoh dan lintas generasi. Kebijakan pendidikan kerap berubah mengikuti selera politik jangka pendek. Kurikulum—yang seharusnya menjadi kerangka budaya bangsa—justru diperlakukan seperti produk yang bisa diganti-ganti sesuka waktu. Dalam dua dekade terakhir saja, kita sudah mengalami transisi dari KBK ke KTSP, lalu Kurikulum 2013, dan kini Merdeka Belajar. Semua berjalan tanpa evaluasi longitudinal yang komprehensif dan minim kesinambungan.
Ini bukan sekadar persoalan teknis. Ini adalah krisis orientasi. Negara belum mampu menjawab pertanyaan fundamental: Apa filsafat dasar pendidikan nasional kita? Kompetensi seperti apa yang harus ditanamkan kepada pelajar Indonesia? Dan bagaimana menjamin pemerataan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri? Ketidakmampuan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kita sedang dijalankan tanpa visi.
Di tengah kekacauan ini, muncul program bernama Sekolah Rakyat. Program ini, dalam narasi resmi, ditujukan untuk membuka akses pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan. Sepintas terlihat mulia. Namun jika dikaji secara kritis, keberadaan Sekolah Rakyat justru menunjukkan gejala baru: negara semakin menjauh dari upaya memperkuat sistem sekolah negeri yang sudah ada.
Mengapa negara membangun sistem paralel—alih-alih memperbaiki sekolah-sekolah negeri yang kondisinya jauh dari kata layak? Mengapa tidak memperkuat regulasi, pembiayaan, dan standar mutu bagi sekolah negeri di desa, daerah 3T, dan pinggiran kota? Sekolah Rakyat seolah menjadi jalan pintas yang tidak menyelesaikan akar persoalan. Bahkan lebih jauh, program ini memperkuat budaya tambal sulam dalam kebijakan publik.
Lebih parah lagi, kehadiran program ini tidak diiringi dengan evaluasi mutu yang ketat, sistem rekrutmen guru yang transparan, maupun integrasi dengan sistem pendidikan nasional. Dalam jangka panjang, risiko program ini bukan hanya pada efisiensi anggaran, tetapi juga pada kekacauan manajemen pendidikan, duplikasi kebijakan, dan ketimpangan kualitas.
Ironinya, Sekolah Rakyat hadir di tengah menurunnya komitmen negara terhadap investasi pendidikan dan riset. Alih-alih memperkuat fondasi jangka panjang, anggaran pendidikan justru dipotong untuk mendanai program-program populis yang konsumtif. Salah satu contohnya adalah program Makan Bergizi Gratis yang menelan anggaran besar, tapi minim kontribusi terhadap kualitas pendidikan jangka panjang. Padahal, jika kita belajar dari negara-negara maju, justru investasi pendidikan dan riset-lah yang menjadi penentu daya saing global mereka.
Lihat Korea Selatan. Negara ini pada 1960-an masih berjuang melawan kemiskinan dan keterbelakangan pascaperang. Namun dengan strategi pendidikan dan riset jangka panjang, mereka kini menjadi kekuatan ekonomi dan teknologi dunia. Investasi riset Korea mencapai lebih dari 4% dari PDB mereka—salah satu yang tertinggi di dunia.
Begitu juga dengan Finlandia, yang secara konsisten menempatkan guru sebagai aktor utama pembangunan bangsa. Di sana, guru tidak hanya mengajar, tapi juga menjadi peneliti kelas dan pengambil keputusan kebijakan mikro. Sementara Jepang, bahkan di tengah krisis ekonomi, tak pernah memangkas anggaran pendidikan dan riset karena menyadari bahwa pemulihan bangsa dimulai dari pembangunan manusia.
Tiongkok juga menunjukkan arah yang sama. Dalam dua dekade terakhir, mereka membangun ribuan universitas riset, mendorong publikasi ilmiah, dan menjadi salah satu negara dengan kecerdasan buatan paling maju di dunia. Ini semua dilakukan lewat perencanaan matang dan pembiayaan jangka panjang yang besar—bukan melalui proyek-proyek populis sesaat.
Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Negara-negara tersebut tidak pernah menjadikan pendidikan sebagai panggung pencitraan. Mereka memperlakukannya sebagai panggung utama peradaban. Mereka tahu bahwa dalam dunia yang berubah cepat, kekayaan sesungguhnya bukanlah tambang atau minyak, tetapi kecerdasan kolektif yang ditanam melalui sistem pendidikan yang unggul.
Sementara itu, Indonesia masih berkutat pada anggaran riset di bawah 1% PDB, infrastruktur pendidikan yang timpang, dan kurikulum yang selalu berubah setiap pergantian rezim. Kita belum benar-benar memprioritaskan pendidikan sebagai sektor strategis nasional. Bahkan, dalam banyak kasus, pendidikan masih diperlakukan sebagai beban fiskal—bukan sebagai investasi masa depan.
Sudah saatnya kita mengambil langkah serius untuk menyusun Grand Design Pendidikan Nasional 2045. Desain ini harus meliputi:
* Kurikulum nasional yang stabil dan jangka panjang, berbasis kebutuhan abad ke-21 dan terintegrasi dengan pendidikan karakter dan sains.
* Reformasi LPTK (Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan) agar mampu mencetak guru profesional yang adaptif dan berbasis riset.
* Investasi dalam infrastruktur dan teknologi pendidikan, terutama di daerah 3T, dengan dukungan anggaran yang berkelanjutan.
* Peta jalan riset nasional yang dibiayai secara kompetitif dan diarahkan pada tantangan strategis bangsa.
* Sistem data pendidikan terintegrasi untuk memantau kualitas, distribusi, dan dampak kebijakan secara real-time dan berbasis bukti.
Lebih dari itu, kita perlu membangun tata kelola pendidikan yang bersih dari intervensi politik jangka pendek. Kementerian Pendidikan harus dipimpin oleh figur dengan visi kebijakan jangka panjang dan komitmen terhadap pembangunan manusia—bukan sekadar tokoh publik dengan popularitas tinggi.
Pilihan ada di tangan kita: terus membiarkan pendidikan terombang-ambing tanpa arah, atau mulai membangunnya secara serius sebagai fondasi peradaban. Kita tidak boleh lagi mengorbankan masa depan jutaan anak Indonesia demi proyek-proyek populis yang hanya bertahan satu atau dua tahun.
Pendidikan bukanlah panggung pencitraan. Pendidikan adalah panggung sejarah. Dan sejarah akan mencatat: apakah bangsa ini memilih menanam benih kecerdasan jangka panjang, atau terus menunda dengan dalih keterbatasan anggaran dan politik elektoral.
Oleh: Fahrus Zaman Fadhly
Staf Pengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kuningan
