Bernasindonesia.com - Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle terhadap 10 menteri dengan tingkat kepuasan publik terendah berdasarkan hasil Survei Index Politica yang mengevaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran.
Demikian hasil diskusi FWK di Kantor Harian Suara Merdeka, di Tebet, Jakarta Selatan Rabu siang (22-10-2025).
Koordinator Nasional FWK Raja Palindungan Pane menyampaikan hasil diskusi FWK: bahwa 10 (sepuluh) menteri dari Kabinet Merah Putih tersebut perlu segera diganti untuk memperkuat efektivitas pemerintahan, meningkatkan kredibilitas kebijakan publik, dan memperbaiki persepsi masyarakat terhadap kabinet.
“Reshuffle bukan sekadar pergantian posisi, tapi momentum untuk memperbaiki tata kelola, menegakkan disiplin kerja, dan menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” kata Raja menyampaikan hasil diskusi FWK.
Mengutip hasil survei Indeks Politica, kesepuluh Menteri atau pejabat setingkat menteri dengan tingkat kepuasan publik terendah adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 15,23%, Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai 16,68%, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana 17,56%, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia 18,85%, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 19,65%, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait 20,35%, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Yandri Susanto 21,12%, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi 22,45%, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandi 23,75% dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid 34,34%.
Selain mengevaluasi kinerja menteri, survei Index Politica juga memotret program-program prioritas yang paling diminati masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempati posisi teratas dengan dukungan tertinggi publik sebanyak 25,34% disusul Pemeriksaan kesehatan gratis sebesar 12,35% dan Bantuan Subsidi Upah 10,70%. Sedangkan program Koperasi Desa Merah Putih hanya mendapat 4,65%.
FWK menilai temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi tinggi terhadap program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat, seperti gizi, pemeriksaan kesehatan gratis dan bantuan subsidi upah.
“Program Makan Bergizi Gratis terbukti mendapat dukungan publik tertinggi. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan meningkatkan standar keamanan pangan untuk mencegah kasus keracunan di sekolah,” ujar Raja menjelaskan hasil diskusi FWK yang dihadiri 12 jurnalis senior.
FWK juga memberikan apresiasi kepada Hasan Nasbi yang sempat ingin mengundurkan diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Pengunduran diri Hasan Nasbi itu kemudian ditolak oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasan Nasbi kini menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero).
Sementara Direktur Eksekutif Indeks Politica Denny Charter mengungkapkan, survei Index Politica dilaksanakan pada 1–10 Oktober 2025 terhadap 1.600 responden pada 34 provinsi Indonesia dengan metode wawancara dan penarikan sampel menggunakan cara multistage random sampling dengan margin of error ±1,6% dan tingkat kepercayaan 95%. Sampel adalah warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan bukan anggota TNI-Polri dan gender pria sebanyak 50% dan wanita 50%.
“Hasil wawancara sampel ternyata 90,8% mengetahui kegiatan yang sudah atau sedang dilakukan Presiden Prabowo melalui media massa. Dan sebanyak 83,5% menyatakan puas dengan kinerja Prabowo,” kata Denny menjelaskan hasil Survei Index Politica.
