Bernasindonesia.com - Penunjukan Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin) di awal pemerintahan Prabowo–Gibran menuai kritik tajam. Alih-alih menjadi “lokomotif” perubahan, lembaga baru ini dinilai terjebak dalam simbolisme dan retorika intelektual yang jauh dari akar persoalan rakyat.
Kritik tersebut disampaikan oleh Denny Charter, Wakil Ketua Umum yang juga Ketua Bappilu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Ia menilai, BP Taskin belum menunjukkan arah kerja yang konkret dan justru terkesan sibuk membangun citra politik.
Lembaga riset Index Politica dan CELIOS memberi “rapor merah” terhadap kinerja Budiman. Evaluasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan lebar antara narasi besar yang kerap disampaikan Budiman dan implementasi kebijakan di lapangan yang dinilai masih bersifat seremonial.
Skandal Data: Standar BPS vs Realitas Bank Dunia
Kritik paling keras menyasar penggunaan data kemiskinan. BPS mencatat angka kemiskinan per Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. Namun, angka ini dianggap “fatamorgana” karena menggunakan ambang batas yang dinilai terlalu rendah dan tidak sejalan dengan standar global.
• Data BPS: 24,06 juta jiwa penduduk miskin.
• Standar Bank Dunia: Sekitar 194,6 juta jiwa masuk kategori miskin dan rentan.
Selisih lebih dari 170 juta jiwa tersebut dinilai menunjukkan adanya kebutaan sistemik dalam mengidentifikasi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan. BP Taskin dituding menutup mata terhadap standar internasional demi menjaga citra statistik.
Dampak Fatal: Daya Beli Tergerus, Subsidi Salah Sasaran
Ketidaksinkronan data disebut berdampak langsung pada dua sektor krusial:
- Pengikisan daya beli kelas menengah-bawah. Dengan hanya mengakui 24 juta jiwa sebagai penduduk miskin, negara dianggap mengabaikan sekitar 170 juta warga lain yang hidup dalam kerentanan. Mereka tidak masuk skema perlindungan sosial, namun paling terpukul oleh inflasi pangan dan kenaikan harga energi.
- Malpraktik subsidi (mis-targeting). Karena ambang batas kemiskinan terlalu rendah, banyak rumah tangga yang sebenarnya membutuhkan bantuan — seperti subsidi BBM, listrik, dan pupuk — justru dicoret karena dianggap “mampu” secara statistik.
“Pemerintah mungkin merasa telah melakukan efisiensi anggaran subsidi. Padahal, yang terjadi adalah pemangkasan hak hidup bagi 194 juta jiwa yang hidup di bawah standar kelayakan internasional,” tegas denny
“Omon-Omon” Tanpa Basis Data
Narasi BP Taskin yang mengejar target tinggi tanpa transparansi dan kejujuran data dinilai sebagai bentuk malpraktik kebijakan. Denny melihat kontradiksi tajam: di satu sisi BP Taskin sibuk berwacana, di sisi lain gagal menyentuh struktur kemiskinan sistemik — baik di pedesaan maupun kawasan urban.
