Bernasindonesia.com - Bagi mereka yang berharap Pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat, ada satu pesan penting—dan tidak sepenuhnya nyaman—dari data Drone Emprit: media sosial memang gaduh menolak, tetapi tidak pernah satu suara. Dan dalam politik, ketidaksatuan suara penolakan sering kali bukan tanda kemenangan, melainkan celah peluang.
Dalam periode 5 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026, wacana Pilkada oleh DPRD memicu 10.257 percakapan dengan lebih dari 9,19 juta interaksi lintas platform. Angkanya besar, emosinya kuat, tetapi arahnya terfragmentasi. Bagi sebagian publik, ini jelas kemunduran demokrasi. Namun bagi sebagian lainnya, ini solusi pragmatis. Data menunjukkan bahwa penolakan tidak pernah mencapai konsensus sosial yang mutlak—dan itulah yang perlu dicermati secara serius.
Media Online
“Legitimasi Tanpa Resistensi Massif”
Di media online arus utama, sentimen justru mayoritas positif (52,6%), dengan 30,8% negatif. Dari 1.629 artikel, narasi efisiensi anggaran, konstitusionalitas, dan stabilitas politik mendominasi. Media berperan sebagai ruang normalisasi wacana, bukan ruang pertarungan emosi.
Bagi elite politik, ini sinyal penting: tidak ada gelombang penolakan masif di media arus utama. Isu ini tampak “bisa dijelaskan”, “bisa diperdebatkan”, dan—yang paling krusial—tidak otomatis dianggap tabu.
Twitter/X
“Keras, Tetapi Elitis”
Twitter/X memang menjadi pusat resistensi paling keras. Dari ±7.096 mentions, sekitar 70,3% bernada negatif, dengan kata kunci seperti “dirampas”, “Orde Baru”, dan “kembali ke MPR”. Namun, resistensi ini didorong terutama oleh aktivis, akademisi, dan akun publik kritis.
Masalahnya bukan pada kekuatan argumen, tetapi pada cakupan sosialnya. Twitter/X adalah ruang opini elite-digital. Ia nyaring, cepat viral, tetapi tidak selalu merepresentasikan mayoritas pemilih secara sosiologis. Dalam kalkulasi politik, ini membuat penolakan terlihat kuat secara moral, tetapi belum tentu menentukan secara elektoral.
Facebook dan Instagram
“Penolakan yang Tidak Solid”
Di Facebook dan Instagram, gambarnya jauh lebih ambigu. Sentimen negatif memang tinggi—di Instagram mencapai ±49,7%, di Facebook bahkan mendekati ±50%—tetapi sentimen positif tetap signifikan di kisaran 30%.
Ini berarti satu hal penting: publik tidak sepakat tentang apa yang salah dan apa solusinya. Banyak yang mengeluh Pilkada langsung mahal, melelahkan, dan penuh konflik, meski pada saat yang sama mereka ragu menyerahkan pilihan kepada DPRD. Kebimbangan ini adalah wilayah abu-abu—dan wilayah abu-abu adalah ladang manuver politik.
YouTube dan TikTok
“Normalisasi Melalui Narasi Panjang dan Cepat”
YouTube menunjukkan sentimen relatif seimbang, dengan 51% positif dan 29,5% negatif. TikTok bahkan mencatat 41,6% positifdengan interaksi tertinggi (5,59 juta). Ini penting, karena kedua platform ini menjangkau audiens luas di luar komunitas aktivis.
Di sini, Pilkada oleh DPRD tidak selalu dibaca sebagai pengkhianatan demokrasi, melainkan sebagai opsi kebijakan yang sah untuk diperdebatkan. Ketika suatu gagasan sudah masuk fase “boleh diperdebatkan”, secara politik ia sudah melewati pintu pertama penerimaan publik.
Makna Strategis dari Data Ini
Bagi pendukung Pilkada langsung, data ini seharusnya menjadi alarm strategis. Masalahnya bukan sekadar penolakan belum cukup keras, tetapi belum cukup menyatu. Isu ini terfragmentasi:
· antara hak vs efisiensi,
· antara trauma sejarah vs kelelahan politik,
· antara aktivisme digital vs pragmatisme pemilih.
Dalam situasi seperti ini, elite tidak memerlukan dukungan mayoritas mutlak. Mereka hanya perlu ketiadaan perlawanan yang solid dan konsisten lintas platform. Dan itulah yang ditunjukkan data Drone Emprit.
Penutup
Sering kali kita mengira kegaduhan di media sosial berarti kemenangan opini publik. Data menunjukkan sebaliknya. Kegaduhan tanpa konsensus justru membuka ruang keputusan elite. Media sosial memang berisik, tetapi belum menjadi satu suara yang memaksa perubahan arah kebijakan.
Bagi saya, sebagai pembuat analisis ini, pesan datanya jelas: Jika pendukung Pilkada langsung tidak mampu mengubah kegelisahan digital menjadi konsensus sosial yang luas, maka peluang Pilkada oleh DPRD justru semakin besar.
Dan dalam politik, yang paling berbahaya bukan penolakan keras, melainkan penolakan yang tercerai-berai.
Oleh: Ismail Fahmi
Founder Drone Emprit
