Bernasindonesia.com - Kritik pedas Rocky Gerung kepada Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto dalam sebuah forum diskusi belum lama ini bukan sekadar urusan senior - yunior. Apalagi, soal benar- salah dan kalah- menang.
Ini juga bukan sekadar soal siapa lebih pintar, siapa lebih fasih, atau siapa lebih berhak mengkritik Presiden Prabowo. Tetapi, Ini soal bagaimana publik membaca perubahan posisi moral seorang pengkritik kekuasaan.
Tiyo, dengan segala kekurangan diksi dan ledakan emosinya, datang sebagai representasi generasi muda yang marah. Ia mengkritik keras program MBG, bahkan menyebutnya “Maling Berkedok Gizi”, sebuah istilah yang memang kasar, provokatif, dan membuka ruang perdebatan etik.
Di sisi lain, Rocky Gerung menegur Tiyo dengan gaya khasnya. Ia meminta Tiyo “menaikkan satu oktaf” agar kritiknya tidak berhenti sebagai amarah, tetapi naik menjadi analisis yang lebih bermutu.
Secara akademik, nasihat itu bisa saja benar. Kritik memang harus punya data, logika, dan presisi. Tetapi masalahnya, publik tidak membaca ucapan Rocky hanya sebagai nasihat akademik.
Publik membacanya dalam konteks politik yang lebih luas. Yaitu, mengapa Rocky yang dulu begitu tajam kepada Jokowi, kini tampak lebih keras kepada Tiyo yang sedang mengkritik Prabowo?
Di sinilah Rocky mulai terlihat kehilangan sebagian aura moralnya. Sebab publik masih ingat, Rocky sendiri pernah menggunakan diksi sangat kasar kepada mantan Presiden Jokowi, sampai dilaporkan ke polisi karena ucapan “bajingan tolol” dalam kritiknya terkait IKN.
Maka ketika Rocky kini mengkritik kekasaran Tiyo, publik melihat ada standar ganda. Kalau dulu kata kasar dianggap bagian dari ekspresi politik, mengapa sekarang kata keras mahasiswa disebut kurang kelas?
Lebih menarik lagi, Rocky sebelumnya justru pernah memberi semacam pembelaan kepada Tiyo. Ia menyebut kritik Tiyo sebagai pendapat akademis, bukan kebencian personal, dan meminta pemerintah tidak terlalu tegang menghadapinya.
Artinya, Rocky sendiri pernah mengakui bahwa posisi Tiyo berada dalam koridor kritik politik. Karena itu, saat belakangan ia terlihat lebih sibuk menguliti kualitas Tiyo ketimbang menguliti problem kebijakan yang dikritik Tiyo, publik menangkap perubahan nada itu sebagai tanda Rocky sedang bergeser.
Kita boleh tak setuju kepada diksi yang disampaikan Tiyo. Gaya komunikasinya juga bisa dikritik. Bahkan, jika standar etika publik dipakai, menyebut presiden dengan kata-kata vulgar tetap bukan pilihan terbaik.
Namun dalam politik simbolik, Tiyo mendapat keuntungan besar. Ia muda, berani, melawan arus, dan tampak berani mengambil risiko. Ia bukan hanya bicara di panggung aman.
Rekam jejak Tiyo memang tidak sepenuhnya bisa direduksi sebagai “anak kemarin sore”. Sebelumnya, BEM KM UGM di bawah Tiyo pernah menarik diri dari BEM SI Kerakyatan karena menilai forum mahasiswa telah tercemar kehadiran elite politik dan aparat keamanan.
Sikap itu memperlihatkan bahwa Tiyo sedang membangun posisi independen dalam gerakan mahasiswa, bukan sekadar mencari panggung sesaat.
Karena itu, ketika Rocky menyerang Tiyo, yang terjadi justru efek terbalik. Tiyo naik kelas karena diserang oleh tokoh senior sekelas Rocky.
Dalam logika panggung publik, seorang junior yang dikritik keras oleh figur besar otomatis dianggap punya bobot. Kalau Tiyo tidak penting, mengapa Rocky perlu memberi kuliah terbuka kepadanya? Kalau Tiyo hanya “anak kemarin sore”, mengapa kritiknya membuat banyak pihak bereaksi?
Tentu, mendukung keberanian Tiyo tidak berarti menyetujui semua diksi vulgarnya, karena kritik juga harus tetap bermartabat. Tetapi membela etika kritik juga tidak boleh menjadi pintu untuk melemahkan kritik itu sendiri.
Sehingga, wajar jika ada sebagian publik yang bertanya: mengapa "tukang kritik" justru terkesan membungkam kritik.
Jika pertanyaan itu terus menguat, maka benar kata sebagian netizen: bukan Tiyo yang turun kelas karena ditegur Rocky. Justru Tiyo naik kelas karena dianggap layak ditegur Rocky.
Oleh: Toto Izul Fatah
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jabar
