Bernasindonesia.com - Anggota Komisi IV FPKS DPR RI Johan Rosihan meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka dan proporsional terkait informasi komitmen impor beras sebesar 1.000 ton dari Amerika Serikat dalam kerangka perjanjian perdagangan bilateral. Ia menegaskan bahwa Komisi IV akan melihat isu impor beras tersebut secara objektif dan berbasis kepentingan nasional, khususnya perlindungan terhadap petani dan ketahanan pangan dalam negeri.
Menurut Johan, secara volume angka tersebut memang sangat kecil dibandingkan total produksi beras nasional. Namun demikian, ia menekankan bahwa setiap kebijakan perdagangan yang menyangkut komoditas pangan strategis, termasuk impor beras, tetap harus dikawal agar tidak menimbulkan dampak psikologis pasar maupun tekanan terhadap harga gabah petani.
“Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat produsen, dan tidak merusak momentum produksi dalam negeri,” ujar Johan di Jakarta, Selasa.
Ia menambahkan, Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan teknis pemerintah dalam forum resmi guna memastikan bahwa komitmen impor beras tersebut tidak bertentangan dengan semangat penguatan swasembada dan kedaulatan pangan nasional.
Johan juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap kebijakan pangan harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis data. Menurutnya, stabilitas harga, optimalisasi peran Bulog dalam penyerapan, serta perlindungan terhadap petani harus tetap menjadi prioritas utama.
“Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Politik boleh berbeda pendapat, tetapi pangan tidak boleh terganggu. Komisi IV akan tetap fokus memastikan produksi nasional kuat dan petani terlindungi,” tegasnya.
Komisi IV DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan pangan, termasuk isu impor beras, agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika perdagangan global.
