Bernasindonesia.com - Mengapa ketika pemerintah berbicara tentang swasembada pangan, hilirisasi, koperasi, atau kemandirian ekonomi, sebagian kalangan langsung menunjukkan keraguan?
Padahal, arah kebijakan serupa kini juga ditempuh oleh banyak negara besar di dunia.
Selama beberapa dekade, dunia berada dalam era globalisasi, pabrik-pabrik berpindah ke negara berkembang, investasi mengalir lintas batas, dan perdagangan internasional tumbuh pesat. Banyak pihak meyakini bahwa pasar global akan menjadi solusi bagi hampir semua persoalan ekonomi.
Namun, pandemi Covid-19 pada 2020 mengubah cara pandang tersebut. Negara-negara besar mengalami kesulitan memperoleh masker, obat-obatan, alat kesehatan, bahkan bahan pangan. Rantai pasok terganggu, dan ketergantungan pada negara lain terbukti mengandung resiko besar.
Ditambah lagi dengan perang Rusia-Ukraina, persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta perebutan sumber daya strategis seperti nikel, litium, dan rare earth, dunia semakin menyadari bahwa efisiensi ekonomi tidak selalu sejalan dengan keamanan nasional.
Karena itu, banyak negara mulai memperkuat industri, pangan, dan energi di dalam negeri.
Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Jepang, India, hingga Tiongkok bergerak ke arah yang sama.
Dunia tidak meninggalkan kerja sama internasional, namun sedang menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.
*Indonesia Mengikuti Arus Baru*
Dalam konteks tersebut, kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto menjadi dapat dipahami. Swasembada pangan, hilirisasi, industrialisasi, penguatan koperasi, pemberdayaan UMKM, dan pengelolaan sumber daya alam merupakan upaya untuk memperkuat pondasi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Arah ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama, cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara, dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ini juga sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa, terutama Mohammad Hatta.
*Jejak MALARI*
Sejarah Indonesia pernah mencatat gerakan mahasiswa Malari pada 15 Januari 1974.
Gerakan ini lahir dari kegelisahan terhadap pembangunan Orde Baru yang dinilai terlalu menekankan pertumbuhan, tetapi belum menghadirkan pemerataan.
Pada masa itu, modal asing, terutama dari Jepang dianggap terlalu dominan, sementara manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat kecil saat itu.
Jika dibaca dalam konteks hari ini, semangat MALARI mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan semata.
Pembangunan harus menghasilkan pemerataan, kedaulatan ekonomi, dan keadilan sosial. Dengan demikian korupsi dapat ditekan, pelaksanaan program ekonomi rakyat berjalan baik, bermutu dan tepat sasaran.
*Mengapa Banyak Orang Sulit Memahaminya?*
Banyak orang memandang ekonomi hanya dari sudut pasar. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa pertumbuhan, investasi, dan persaingan merupakan ukuran utama kemajuan. Akibatnya, kita _melupakan bahwa kapitalisme dan demokrasi modern bukanlah hukum alam, melainkan hasil sejarah dan pemikiran manusia.
Seperti seseorang yang sejak lahir memakai kacamata biru, lalu mengira dunia berwarna biru. Padahal, yang berwarna adalah kacamatanya.
Hal yang sama juga terjadi ketika kita menilai koperasi, swasembada, atau hilirisasi.
Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah kebijakan itu menguntungkan pasar?
Padahal, bangsa ini juga membutuhkan ketahanan pangan, pemerataan, kemandirian industri, dan kedaulatan ekonomi.
Perdebatan hari ini bukan soal mendukung atau menolak Prabowo, tapi, apakah Indonesia akan terus mengikuti logika pasar global, atau menyeimbangkannya dengan kepentingan nasional sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945?
*Mengubah Cara Pandang*
Tantangan terbesar bukan hanya pada kebijakan pemerintah, melainkan juga pada cara berpikir kita sendiri.
Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Surah Ar-Ra'd ayat 11:
"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri."
Bangsa yang besar tidak dibangun hanya oleh pergantian presiden atau menteri, melainkan oleh rakyat yang mampu memahami jamannya dan berpikir secara jernih.
Dunia sedang berubah. Globalisasi sedang dikoreksi. Kepentingan nasional kembali menguat.
Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia harus berubah, sedangkan perubahan itu sudah berlangsung.
Pertanyaannya yang realistis adalah, apakah kita mampu melihatnya dengan jernih, atau masih tetap menggunakan kacamata lama? Sehingga kita masuk dalam perdebatan yang tak menjadi solusi.
Oleh: Agusto Sulistio - Pegiat Sosmed
