Bernasindonesia.com - Di banyak wilayah 3T - Terdepan, Terluar, Tertinggal di Indonesia, "sekolah" masih menjadi kemewahan.
Bukan karena anak-anaknya tidak mau belajar, tapi karena jalan ke sekolahnya berupa lumpur, gedungnya bocor, dan gurunya datang dua minggu sekali.
Frasa "belum banyak yang bisa tersenyum" adalah potret empiris: anak kehilangan harapan karena sistem gagal menjamin hak dasarnya, yaitu pendidikan bermutu.
Tulisan ini bertujuan: 1) memotret kondisi objektif,
2) menganalisis dengan teori pembangunan,
3) merumuskan solusi kebijakan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah.
*2. POTRET DATA: KENYATAAN DI LAPANGAN*
Data terbaru menunjukkan kesenjangan yang tajam antara Jawa-Bali dengan wilayah pedalaman:
**APM SD-SMP** 97.5% 89.2% di Papua, 91.1% di NTT Banyak anak usia sekolah tidak terdata
**Angka Putus Sekolah SMP** 1.87% 5.2% di Maluku Utara, 4.8% di Papua Pegunungan Penyebab utama: biaya + jarak
**Rasio Murid:Guru Layak** 1:16 1:35 di sekolah pedalaman Banyak guru honorer tanpa sertifikasi
**Sekolah Rusak Berat** 20.8% >40% di Papua, Maluku, NTB Data Kemendikbudristek 2023
**Akses Internet Sekolah** 68% <25% di desa tertinggal Hambat PJJ & Merdeka Belajar
*Kendala Struktural:*
1. *Infrastruktur*: Jarak tempuh 2-4 jam jalan kaki/hutan/sungai. Tidak ada jembatan, listrik, sinyal.
2. *Kualitas Guru*: Guru PNS enggan ditugaskan. Yang ada guru honorer lokal dengan kualifikasi minim dan gaji telat.
3. *Fasilitas*: Ruang kelas darurat, tidak ada lab, buku, toilet layak. Stunting 31% pada anak sekolah → susah konsentrasi.
4. *Ekonomi Orang Tua*: Biaya tidak langsung: seragam, transport, jajan. Orang tua pilih anak kerja kebun.
*3. ANALISIS TEORITIS: KACAMATA ILMU PEMBANGUNAN*
Kondisi ini bisa dijelaskan dengan 3 teori:
1. *Teori Pembangunan Manusia - Amartya Sen*
Pembangunan bukan hanya PDB, tapi "kapabilitas" manusia. Anak pedalaman kehilangan 3 kapabilitas dasar: Kesehatan, Pendidikan, dan Kebebasan.
Jika anak tidak bisa ke sekolah karena jalan rusak, maka kebebasannya terampas.
Tugas negara adalah memperluas "kapabilitas" ini.
2. *Teori Kesenjangan Pembangunan - Gunnar Myrdal*
Ada "efek balik negatif" `backwash effect`. Sumber daya: guru terbaik, dana BOS, internet, semua tersedot ke kota.
Akibatnya desa makin tertinggal. Tanpa intervensi negara yang "diskriminatif positif", kesenjangan akan melebar terus.
3. *Teori Pembangunan Berkelanjutan SDGs 4*
SDGs 4: "Pendidikan Berkualitas untuk Semua".
Target 4.1: Menjamin 12 tahun pendidikan dasar dan menengah yang gratis dan bermutu.
Target 4.a: Membangun fasilitas pendidikan yang ramah anak dan inklusif. Negara wajib hadir di wilayah paling tertinggal dulu.
*4. REKOMENDASI SOLUSI: APA YANG HARUS DILAKUKAN PEMERINTAH*
Solusi harus 2 jalur:
*Jangka Pendek harus ditempuh dengan "jalur Darurat Kemanusiaan*
*Jangka Panjang dengan perbaikan Struktural*
*A. PERAN PEMERINTAH PUSAT*
1. *Alokasi Anggaran Afirmatif*
Terapkan formula DAK Fisik Pendidikan dengan "bobot 3T". 1 sekolah di Papua pegunungan mesti 3x lipat biaya sekolah di Jawa. Dana untuk bangun asrama, jalan, dan listrik tenaga surya.
2. *Program "Guru Garis Depan - GGD" Skala Besar*
Berikan Gaji 2 kali lebih tinggi dari UMR, plus tunjangan hidup di daerah terpencil, jaminan karir cepat jadi PNS.
Rekrut putra-putri daerah, sekolahkan ke LPTK, lalu wajib pulang mengabdi 5 tahun.
3. *Sekolah Rakyat & Asrama*
"Sekolah Rakyat" sesungguhnya dimaksudkan untuk anak miskin ekstrem, dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan. Bukan bertujuan untuk membangun pola pikir Militeristik.
Sekolah Rakyat seharusnya diprioritaskan di daerah 3 T itu. Bukannya di kota-kota yang sudah tersedia cukup banyak sekolah.
Di "Sekolah Rakyat" itu, penyelenggaraannya semestinya dalam bentuk _"boarding school"_ berasrama untuk mengatasi problem infrastruktur jalanan sangat buruk, sehingga mereka tidak perlu kehabisan energi di jalanan tiap hari. Berikan makan 3 kali sehari, dan gratiskan biaya pendidikannya; sediakan guru dengan kualitas yang baik, yang juga tinggal di kompleks sekolah itu. Ini yang disebut dengan _"sistem Gurukula"_ oleh Rabinranath Tagore.
4. *Digitalisasi Terpencil*
Percepat program Satelit SATRIA-1 untuk internet gratis di sekolah 3T. Kirim "Sekolah Penggerak Versi Pedalaman": berikan 1 pasilitas yang memang menjadi kebutuhan mereka untuk maju.
*B. PERAN PEMERINTAH DAERAH: Provinsi & Kabupaten/Kota*
1. *Infrastruktur Mikro Pendidikan*
APBD harus prioritaskan "Jalan ke Sekolah". 1 km jalan/jembatan gantung bisa menyelamatkan 50 anak. Kerjasama dengan TNI, BUMDes untuk gotong royong.
2. *Pemberdayaan Guru Lokal*
Angkat guru honorer lokal jadi PPPK. Beri pelatihan intensif 3 bulan oleh LPMP. Beri insentif tambahan dari APBD: beras, rumah dinas.
3. *Integrasi dengan Kearifan Lokal*
Kurikulum muatan lokal: pertanian, nelayan, bahasa daerah. Sekolah tidak boleh "asing" dari kehidupan orang tua. Libatkan orang tua lewat Komite Sekolah untuk kebun sekolah.
4. *Data dan Jemput Bola*
Bentuk "Tim Sapu Bersih Putus Sekolah". Data by name by address anak yang tidak sekolah. Kepala Desa + Babinsa + Guru jemput ke rumah.
*5. BERI MEREKA KESEMPATAN UNTUK SENYUM*
Anak tidak akan bisa "tersenyum" jika perut lapar, jalan becek, dan gurunya tidak ada.
Pendidikan di pedalaman bukan soal membangun gedung megah, tapi soal menghadirkan negara.
Jika kita gagal di 10% anak Indonesia di wilayah 3T, maka kita gagal di visi "Indonesia Emas 2045".
Karena 2045 nanti, yang membangun bangsa ini justru anak-anak yang hari ini sedang berjalan 3 jam ke sekolah.
*Pemerintah harus berani "diskriminatif positif":* beri lebih banyak ke yang paling tertinggal. Itu bukan ketidakadilan, itu keadilan.
Oleh: Hasanuddin
