Hal tersebut dikatakan Dahni seiring tertangkapnya Kalapas Sukamiskin Wahid Husein dalam kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait jual beli izin dan fasilitas di lapas Sukamiskin.
“Mudah-mudahan kali ini KPK bisa membongkar semua praktik fasilitasi dan suap menyuap di sana (Lapas Sukamiskin),” kata Dahnil, Sabtu (21/7/2018)
Menurut Dahnil, salah satu pihak yang paling bertanggungjawab terkait dengan hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Bahkan Dahnil yakin sejak lama Menkumham telah mengetahui rahasia publik tersebut, namun tidak pernah ada tindakan nyata.
“Saya kira bukan cuma sekedar dicopot, yang bersangkutan perlu diminta keterangan juga karena hal ini terkait dengan tanggung jawab beliau (Menkumham),” kata Dahnil.
Menurut dia, Menkumham bisa dimintai keterangan, apakah benar ada lobi-lobi napi kepada dia (Menkumham) atau pihak terkait lain yang memiliki pengaruh kuat dengan fasilitas penjara agar mendapat izin dan tempat lapas yang sesuai keinginan napi.
“Karena rata-rata napi koruptor yang dipenjara di sana Lapas (Sukamiskin) punya pengaruh politik dan birokrasi yang kuat. Dengan begitu Pak Menkumham bisa menjelaskan kepada publik, dan membongkar pratik mafia Lapas yang selama ini meresahkan dan mengangkangi hukum kita,” tandasnya.
Diberitakan selumnya, KPK sudah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus tersebut. Mereka adalah Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen; narapidana kasus korupsi proyek Bakamla yang juga suami Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah; PNS Lapas Sukamiskin, Hendri Saputra; serta narapidana tahanan kasus pidana umum yang juga orang kepercayaan Fahmi, Andri Rahmat. (Sy).
