Di satu sisi, wajar saja jika partai-partai koalisi pengusung pasangan Jokowi-Amin yang telah bekerja keras bersama-sama memenangkan presiden inkumben tersebut menuntut agar kursi kabinet adalah milik pemenang. Namun, disisi lain ada kepentingan bangsa yang lebih besar lagi yang harus di dahulukan oleh presiden Jokowi. Yakni, terjaganya situasi politik yang kondusif agar rencana pembangunan pemerintahan Jokowi jilid II dapat dituntaskan dengan baik.
Pilihan rekonsilasi atau tidak, menurut saya, harus diletakkan pada kepentingan bangsa.
Berikan kesempatan penuh kepada Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya dalam menentukan kabinet. Termasuk juga soal keputusan rekonsilasi terbatas atau tidak. Dan sebaiknya partai-partai politik termasuk Gerindra dan lain-lainnya siap mengawal dan bekerja dalam Kabinet Jokowi hingga 2024.
Seperti diketahui sinyal Partai Gerindra bergabung ke koalisi Jokowi dianggap menguat setelah momentum pembukaan Kongres V PDIP. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto seakan menjadi bintang di acara tersebut dengan berkali-kali disapa oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Dalam sambutannya, Megawati bahkan menyapa secara khusus mantan calon wakil presidennya di pemilihan umum 2009 itu. Sedangkan ketua umum partai koalisi Joko Widodo yang lain tak disebut namanya oleh Megawati.
Prabowo Subianto pun sebelumnya menyatakan akan menyusun gagasan di bidang ketahanan pangan dan energi untuk diajukan kepada pemerintahan Jokowi. Sejumlah sumber juga menyebut Gerindra mengincar kursi Kementerian Pertanian. Namun, anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengklaim partainya belum bicara ihwal menteri
"Pak Prabowo hanya menyampaikan gagasan soal kedaulatan pangan, kedaulatan energi, lalu bagaimana soal pengelolaan BUMN yang baik, itu saja," kata Andre, Jumat lalu. (Sy)
