“Yang paling penting itu, nilai tambah ada di dalam negeri. Ekspor dan tidak ekspor hitungannya dari situ,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan seksi II, III, dan IV Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, di Gerbang Tol Samboja, Selasa (17/12).
Presiden mengingatkan, jangan kita hanya melihat lingkungannya saja tetapi nilai ekonominya juga dilihat. Tapi jangan nilai ekonominya saja tapi lingkungannya harus dipelihara. Keseimbangan antara itu yang penting.
“Bukan hanya bilang jangan, ndak, mestinya keseimbangan itu yang diperlukan, jangan juga awur-awuran, semua ditangkapin diekspor itu juga enggak bener,” tegas Presiden.
Presiden meyakini, para pakar tentunya mengetahui bagaimana tetap menjaga lingkungan agar benih lobster tidak diseludupkan, tidak diekspor awur-awuran tapi juga nelayan mendapat manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita.
Sebelum ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan dana penyelundupan benih lobster ke luar negeri mencapai Rp 900 miliar per tahun. Dana tersebut digunakan mendanai pengepul dalam negeri dan membeli benih tangkapan nelayan lokal.
“Dalam setahun, aliran dana dari luar negeri yang diduga untuk mendanai pengepul membeli benur tangkapan nelayan lokal mencapai Rp300 miliar hingga Rp900 miliar,” kata
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2019, di kantor PPATK, Jakarta, Jumat (13/12). Penyelundupan lobster ke luar negeri ini, menurut Badaruddin, menggunakan sindikat internasional. Ia mengemukakan, aliran dana sindikat di luar negeri ke pelaku Indonesia menggunakan perantara kegiatan usaha valuta asing atau money changer.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengingatkan selama ini langkah menyetop ekspor kenyataannya sepenuhnya tidak mampu membendung kasus-kasus penyelundupan benih ekspor.
“Penyelundupan ada terus,” tegas Edhy di Yogyakarta, Minggu (16/12). Ia menjelaskan, rencana untuk membuka kembali ekspor benih lobster adalah dalam rangka meningkatkan nilai keekonomian di masyarakat. (Stkb)
