Ini Saran Komaruddin Watubun Terkait Pembentukan Pansel Calon Komisioner KPU

| Kamis, 29 Juli 2021 | 21.24 WIB

Bagikan:

Bernasindonesia.com - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mempersiapkan pembentukan panitia seleksi (pansel) untuk calon komisioner KPU RI. Hal ini seiring dengan akan berakhirnya masa jabatan lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022. 


Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun meminta, Pansel yang ditunjuk pemerintah nanti tidak hanya cukup bekerja secara profesional dalam menyeleksi calon komisioner KPU maupun Bawaslu. 

“Tidak cukup profesional. Pengetahuan, praktis tentang kepemiluan, informasi, dan data, tentang calon-calon komisionar juga harus Pansel menjangkau ke sana,” ujar Komaruddin saat dihubungi, Kamis (29/7/2021).

Menurutnya, Pansel harus belajar dari kekeliruan meloloskan Mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan yang terjerat kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Hal tersebut sangat penting karena komisioner KPU terpilih nantinya akan menghadapi banyak godaan di lapangan 

“Saya kira pengalaman periode lalu itu Pansel sekarang harus hati-hati, harus lebih profesional. Jangan banyak penilaian teoritis saja. Nanti di lapangan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu,” katanya. 

Politisi PDI-Perjuangan ini juga menceritakan pengalaman tentang tidak diloloskannya Ketua Bawaslu Muhammad oleh Pansel. Padahal, kata Komaruddin, sosok Muhammad cukup dibutuhkan sebagai komisioner KPU saat itu. 

“Itu kan penilaian teman-teman Komisi II Prof Muhammad itu kerjaannya bagus, bukan penilaian orang per orang. Hampir semua Fraksi punya penilian yang baik kepada Prof. Muhammad sebagai Ketua Bawaslu, komunikasinya bagus, kerja sangat profesional waktu itu. Tapi dia tidak lolos di pansel. Setelah komisi II undang pansel waktu itu minta klarifikasi jawaban dari pansel tidak memadai juga,” tuturnya. 

Tak sampai di situ, Komaruddin menambahkan, masa depan KPU sebagai penyelenggara Pemilu Jurdil bukan hanya tanggungjawab Pansel semata. Namun demikian, Pansel harus jeli ketika memberikan penilaian kepada sosok calon komisioner KPU dan Bawaslu. 

“Jadi pansel secara teori tidak cukup orang baik tapi juga harus baik secara praktek. Itu tidak hanya cukup pengetahuan akademis saja, penilaian di atas buku karena KPU-Bawaslu yang bertugas itu akan menghadapi masalah lapangan. Jadi pansel harus benar-benar orang secara pengetahuan luas, baik secara teori maupun prakteknya, tidak cukup idealisme seperti kita hidup diangkasa. Kita ini hidup di bumi. Jadi antara idealisme dan realitas harus beriringan, tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan seperti kemarin,” tambah Komaruddin. 

Menurutnya, hal terpenting bagi Pansel adalah melihat jejak rekam, integritas, kapasitas dan kapabilitas calon komisioner yang akan diloloskan sebagai penyelenggara Pemilu. Disebutkan, Wahyu Setiawan cukup pintar memberikan jawaban ketika uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR. 

“Ya orang bermasalah di KPU kemarin itu waktu tanya jawab saya ingat bagus-bagus jawabannya seperti malaikat. Jadi itu saya kira teman-teman yang direkrut pansel kali ini terkait peristiwa-peristiwa periode kemarin harus betul-betul punya data, informasi, naluri, dan kecakapan dan kecerdasan yang memadai untuk memberi penilaian. Yang paling penting itu mereka benar-benar memantau rekam jejak para calon komisioner, rekam jejaknya,” tandasnya. 

Komaruddin menyarankan Tim Pansel tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu. Mereka harus bekerja profesional, menjaga idealisme dan realistis. Pansel jangan hanya mengandalkan pengetahuan luas di atas kertas tapi juga mampu menjangkau akan praktek kerja komisioner di lapangan. 

“Kerja lapangan ini kan godaan besar. Ini yang harus teman-teman selektif karena KPU-Bawslu itu juga terdiri dari partai-partai apa saja, ormas-ormas. Ormas-ormas itu ujung-ujungnya afiliasi dengan parpol semua. Persoalan kita ini kan persoalan jujur terhadap diri sendiri masalahnya. Ormas-ormas atas mama apa tapi ujung-ujungnya afiliasi dengan parpol tertentu. Jadi kita ini semua bikin sandiwara,” pungkasnya. 

Hal yang sama disampaikan Anggota Komisi II Guspardi Gaus. Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap banyak bakal calon komisioner yang mendaftar ketika Pansel sudah dibentuk. Pansel juga harus giat mensosialisasikan pendaftaran. 

“Makin banyak orang yang mendaftar makin banyak orang-orang berkualitas dan berintegritas untuk maju sehingga kita memilih yang terbaik diantara yang baik. Kalau jumlahnya sedikit tentu saringannya enggak ketat, kalau banyak makin ketat.  Jadi kita berharap sosialisasi terhadap pansel dalam rangka merekrut calon KPU disebar luaskan,” katanya. 

Diberitakan sebelumnya, RI.Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kementerian Politik dan Pemerintahan Umum dan Dalam Negeri (Kemendagri) Syarmadani menjelaskan, Pansel kemungkinan akan dibentuk pada Oktober 2021 karena masa jabatan komisioner terkait akan berakhir 2022 pada 12 April 2022.

“Kami baru mempersiapan proses tahapan dan belum membentuk pansel," ujarnya ketika dihubungi, Jumat (23/7) beberapa waktu lalu. 
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI