Bernasindonesia.com - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mempersiapkan pembentukan panitia seleksi (pansel) untuk calon komisioner KPU RI. Hal ini seiring dengan akan berakhirnya masa jabatan lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022.
Anggota Komisi II DPR RI, Syamsulrizal berharap tim pansel KPU yang bakal ditunjuk pemerintah tersebut diisi oleh orang-orang yang berintegitas dan berkualitas karena tim pansel yang bakal memilih bakal calon komisioner KPU untuk dikirim ke Komisi II DPR RI. Menurutnya, Pansel harus bekerja maksimal dan tidak punya kepentingan apapun ketika memberikan penilaian terhadap calon komisioner.
“Jadi kita dari Komisi II berharap pansel mesti orang-orang yang berkualitas, yang memahami tugas apa yang mereka akan lakukan sebagai orang yang dipilih untuk memilih calon komisioner KPU yang terbaik. Kita minta orang-orang yang betul-betul dapat dipercaya masyarakat dan tiddak punya kepentingan apa-apa, kcuali bagaimana nanti dia bisa memilih anggota KPU itu dengan orang-orang terbaik dan mengerti tugas dan tanggungjawabnya sebagai tugas KPU. Itu tugas pansel. Harapannya bekerja secara optimal,” ujar Syamsulrizal saat dihubungi, Minggu (1/8/2021).
Syamsulrizal menginginkan tim Pansel tidak salah memilih calon komisioner KPU. Menurutnya, Pansel harus melihat jejak rakam, integritas, kapasitas, dan kapabilitas masing-masing calon penyelenggara Pemilu tersebut.
“Oleh karena itu pansel ini harus orang-orang yang paham betul dan tidak punya kepentingan apa-apa, kecuali memilih orang terbaik diantara calon-calon yang akan duduk di KPU,” tandasnya.
Selain itu, Syamsulrizal juga berharap jadwal pendaftaran bagi bakal calon komisioner disosialisasikan secara maksimal. Dengan begitu, akan banyak orang-orang yang berkualitas dan berintegritas yang mendaftar kepada Pansel.
“Ya pemerintah harus memberi tahukan kepada khalayak sehingga banyak pihak yanng bisa mendaftar. Perlu masyarakat umum tahu terutama pihak kampus. Itu hak mereka, hak warga negara semuanya,” tandasnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini ingin pemilu berkualitas dan jurdil terwujud. Menurutnya, untuk mewujudkan pesta demokrasi yang subtantif tersebut harus ditekankan pada kejujuran sebagai landasan berbangsa dan bernegera.
“Jadi ada tiga komponen untuk mewudkan pemilu subtantif itu, yakni penyelenggara Pemilu, masyrakat, dan calon yang akan dipilih. Jd semua mereka harus bicara dengan sangat jujur,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kementerian Politik dan Pemerintahan Umum dan Dalam Negeri (Kemendagri) Syarmadani menjelaskan, Pansel kemungkinan akan dibentuk pada Oktober 2021 karena masa jabatan komisioner terkait akan berakhir 2022 pada 12 April 2022.
“Kami baru mempersiapan proses tahapan dan belum membentuk pansel," ujarnya ketika dihubungi, Jumat (23/7) beberapa waktu lalu.
