Bernasindonesia.com - Penyataaan Luhut yang bilang Ratusan Juta orang ingin Pemilu ditunda mengisyaratkan sudah terjadi halu tingkat tinggi.
Bagaimana mungkin rujukan Big Data bisa jadi dasar argumennya...
Pantas saza persoalan minyak goreng yang langka dan mahal tidak dapat terselesaikan.
Belum lagi urusan hajat hidup rakyat yang terpukul oleh pandemi. Sementara kekayaan pejabatnya meningkat drastis.
Bahkan Luhut bisa sumbang Pajak tertinggi. Artinya ada peningkatan kekayaannya.
Basis data Luhut ini sangat sumir dan berpotensi kebohongan publik yang artinya berkonsekwensi hukum.
Luhut sudah di luar tupoksinya. Menteri segala urusan.
Sampai soal Penundaan Pemilu yang bernuansa Politik domain Menko Polhukam atau Kemendagri pun di lakoninnya.
Publik skeptis itu memang maunya sang Bosss. Yang sudah kebelet ingin perpanjangan setelah upaya 3 periode layuuu...
Atau Luhut memang pasang badan ketika menteri lain tidak mau melakukannya.
Nampak tinggal Luhut tersisa Menteri yang siap Hanyut bersama Sang Bosss...
Oleh: Andrianto
Ketua Gerakan Reformasi Politik (GERPOL) Indonesia
