Bernasindonesia.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan Belanja Tak Terduga (BTT) dan Bantuan Sosial (Bansos) guna mengendalikan inflasi. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar melalui video conference di Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (31/10/2022).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 28 Oktober 2022, jumlah alokasi anggaran BTT provinsi sebanyak Rp4,732.17 triliun, tetapi baru terealisasi sebesar 12,49% atau Rp590.87 miliar. Merujuk data yang sama, alokasi anggaran BTT tingkat kabupaten diketahui sebesar Rp6,339.05 triliun, namun baru terealisasi 19,96% atau Rp1,265.03 triliun. Sedangkan untuk alokasi BTT di tingkat kota yakni Rp1,823.42 triliun dan baru terealisasi sebesar 17,12% atau Rp312.22 miliar.
“Untuk Belanja Tak Terduga yang sudah ada arahan dari Bapak Presiden, dan sudah ada edaran dari kami untuk dapat membelanjakan untuk intervensi dalam rangka inflasi, dari 12T lebih sekarang baru terpakai 2T lebih. Berarti masih ada lebih kurang 10T lebih, (waktu) tinggal 2 bulan. BTT ini digunakan untuk hal-hal yang tak terduga, misalnya bencana, tapi juga sebagian bisa dialokasikan untuk penanganan inflasi,” kata Mendagri.
Ia pun merinci, sejumlah Pemda diketahui telah merealisasikan BTT-nya dengan cukup baik. Daerah-daerah tersebut yakni Provinsi Papua Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Sedangkan daerah provinsi yang realisasi BTT-nya masih di bawah 2 persen per 28 Oktober 2022 yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.
Mendagri juga meminta Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan atensi terhadap realisasi BTT yang dinilai masih rendah. Daerah tersebut seperti Kabupaten Sukoharjo, Bengkulu Selatan, Indragiri Hulu, Kota Palembang, Palopo, Kupang, dan daerah lainnya yang memiliki nilai realisasi rendah.
“BTT-nya yang masih 0 atau di bawah 2 persen, (tolong) digunakan BTT-nya,” tambah Mendagri.
Di lain sisi, Mendagri juga turut menyoroti realisasi Bansos di seluruh Pemda sebagai upaya membantu masyarakat yang terdampak inflasi. “Bansos juga salah satu instrumen untuk menjaga sosial safety net. Jaring pengaman sosial bagi masyarkat kita yang betul-betul mereka perlu dibantu karena ada kenaikan harga-harga, barang dan jasa,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri membeberkan, dari alokasi APBD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia, jumlah alokasi anggaran Bansos sebesar Rp12,032.97 triliun. Namun angka tersebut baru terealisasi sebesar 49,68% atau Rp5,977.52 triliun per 28 Oktober 2022. Angka itu didapat dari realisasi di tingkat provinsi sebesar 52,55% atau Rp3,309.50 triliun, realisasi kabupaten 47,11% atau Rp2,165.56 triliun, dan realisasi di tingkat kota sebesar 44,18% atau Rp502,46 miliar.
“Itu dari 12 triliun lebih seluruh Pemda terpakai lebih kurang hampir separuh, (atau) 50 persen. Masih ada dua bulan lagi (untuk) bisa dialokasikan untuk membantu masyarakat,” tegas Mendagri.
Di sisa tahun anggaran yang menyisakan waktu hanya dua bulan ini, Mendagri meminta Pemda betul-betul mengoptimalkan anggaran BTT dan Bansos yang telah dialokasikan untuk segera direalisasikan. Upaya itu dilakukan untuk menekan laju inflasi, serta untuk mengendalikan perekonomian agar tetap stabil di tengah ketidak pastian global.
