Bernasindonesia.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diminta untuk memberhentikan Pj Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Apriyadi karena diduga terlibat dalam kasus korupsi. Hal itu disampaikan oleh Ratusan Pemuda Yang Tergabung Dalam Perkumpulan Pejuang Keadilan (PPK).
Mereka melakukan aksi demonstrasi depan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Utara No.7, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (10/5/2023).
Menurut Presedium PPK, Dendi .B Pj Bupati Muba Apriyadi pernah disebut dalam fakta persidangan menerima aliran uang kasus korupsi pengadaan jasa dan barang Dinas PUPR Muba yang menjerat eks Bupati Dodi Reza Alex Noerdin.
“Apriyadi itu punya masalah hukum karena dalam persidangan disebut terlibat dalam kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Dodi Reza Alex Noerdin,” kata Dendi usai aksi.
Dendi mengatakan, semestinya Kemendagri mengangkat orang yang berintegritas dan punya rekam jejak baik sebagai Pj Bupati Muba.
“Harus segera dievaluasi pengangkatan Apriyadi sebagai Pj Bupati Muba dan segera diberhentikan karena punya track record jelek diduga terlibat kasus korupsi,” ungkapnya.
“Ini masalah besar, terduga koruptor tidak boleh diberi kesempatan untuk memimpin. Masih banyak orang lain yang bersih dan mampu memimpin di Muba,” lanjutnya.
Apriyadi juga pernah diterpa isu tidak sedap terkait postingan akun FB istri beliau dan ramai jadi perbincangan publik, yang mana diduga apriyadi memiliki hubungan gelap dengan seorang wanita, tentu ini menjadi catatan buruk bagi seorang pejabat negara .
Dendi memastikan akan terus melakukan aksi demonstrasi untuk meminta Mendagri Tito Karnavian memberhentikan Apriyadi.
“Muba harus benar-benar dibersihkan dari pejabat terduga koruptor, jangan sampai kasus korupsi terulang kembali di Muba,” tuturnya.
“Kami akan terus melakukan aksi berjilid-jilid sampai Mendagri memberhentikan Apriyadi sebagai PJ Bupati Musi Banyuasin ” pungkas Dendi.
Diberitakan sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Gubernur Sumatera Selatan memberhentikan Drs Apriyadi Msi dari jabatannya sebagai PJ Bupati Musi Banyuasin (Muba). Menurut Boyamin, pengangkatan Apriyadi sebagai PJ Bupati Muba tidak sesuai peraturan.
Menurut Boyamin, yang seharusnya ditunjuk menjadi PJ Bupati Muba adalah orang yang tidak pernah diduga terlihat perkara korupsi.
“Gubernur dan Mendagri meralat, membatalakan pengangkatan PJ Bupati yang diduga terkait perkara korupsi. Harapan saya dibatalkan dan dikasih PJ yang bersih. Bahwa dia sampai sekarang belum jadi tersangka, setidaknya ada orang lain yang tidak pernah disebut KPK menerima aliran dana,” tambah Boyamin.
